Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
  5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

 

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  3. Direktorat Fasilitasi Perencanaan Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa;
  4. Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa, dan Badan Pemerintahan Desa;
  5. Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu; dan
  6. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa.

 

Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi dijabarkan dalam Bab VIII Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.