Pengumuman
X

PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)

http://binapemdes.id/artikel/detil/b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9


⋅ Presiden disambut tarian adat di Banjarmasin ⋅ ⋅ Bupati Banjarnegara Perpanjang Masa Tanggap Darurat ⋅ ⋅ Tragedi Banjarnegara, 108 Jiwa Tertimbun dalam 5 Menit ⋅ ⋅ Dana Cadangan Bencana Triliunan Rupiah ⋅ ⋅ Mendagri tegaskan tak ada pemilih ganda jika KPU pakai DP4 Kemendagri ⋅

FAQ


Silahkan hubungi kami lewat kontak kami
Produk hukum kami buat sendiri
Dalam penyusunan Permendagri 20 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri membutuhkan waktu 3,5 tahun dengan melibatkan K/L terkait (termasuk KSP, KPK, dan BPKP), pemerintah Daerah dan Desa. Selanjutnya dalam pembangunan dan pengembangan SISKEUDES, Kementerian Dalam Negeri melibatkan BPKP dan juga Pejabat pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknlogi Perbendaharaan pada Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan adanya sinergitas yang terbangun antara Permendagri 20 Tahun 2018, SISKEUDES dan OMSPAN.Permendagri 20 Tahun 2018 mengusung konsep pembagian Bidang kedalam Sub Bidang, dimana dalam Sub Bidang terbagi dalam kegiatan-kegiatan dengan menggunakan kodefikasi yang terstruktur dan mengikat (terstandarisasi).  Penetapan Sub Bidang merujuk pada Urusan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tergambar jelas pada format Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa.Standarisasi demikian dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan agregasi data dan dapat mensinergikan atas kebutuhan informasi dan pelaporan termasuk yang berhubungan dengan Dana Desa.Dalam konsep pensubbidangannya (building block), Permendagri 20 Tahun 2018 tidak memisahkan antara yang bersifat fisik maupun non fisik, namun berbasis pada pembagian sub bidangnya dengan berdasarkan pembagian urusan di daerah, sehingga kegiatan, misal : yang berkaitan dengan pendidikan, berada pada satu sub bidang, yaitu pendidikan, demikian juga sub bidang kesehatan. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Permendes 16 tahun 2018, dimana kegiatan dibedakan dalam output yang bersifat fisik dan non fisik (non pemberdayaan dan pemberdayaan), sehingga untuk satu kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan atau Kesehatan, akan bisa ditemukan setidaknya di 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan.Permendagri 20 Tahun 2018 juga memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menambahkan kegiatan dari sub-sub bidang yang ada, dan yang belum diatur dalam kode 90-99. Hal seperti ini juga berlaku di keuangan daerah maupun pusat.Rujukan aturan yang dimaksudkan adalah Pasal 16, 17, dan 18 serta lampiran A1 dan A2 mencabut pengaturan pasal 6 ayat (2) sd. (5) mengenai kegiatan dalam pembidangan pada Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pengelolaan keuangan dan aset Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk Camat, sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 112, 113, 114, dan 115; dan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 154.Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 menguatkan peran pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah daerah termasuk Camat, sebagaimana diatur pada:Pelaksanaan Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati sebagaimana Pasal 34,35, dan 36, atau dapat mendelegasikannya kepada Camat sebagaimana Pasal 37 dengan disertai template Panduan Evaluasi APBDesa (Lampiran. E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa)Penegasan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:Pasal 23 ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai sub bidang Penganggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berskala lokal Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.Pasal 28 ayat (5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.Pasal 31 ayat (2) pedoman penyusunan APB Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.Pasal 40 ayat (1) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa; dan ayat (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 44 ayat (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa; dan ayat (5) Pengaturan jumlah uang  tunai sebagaimana dimaksud  pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 52  ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di DesaPasal 74, bahwa: (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. (3) Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.Langkah strategis terkait terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimaksud yang akan dilaksanakan, yaitu :Penguatan kapasitas dan penyamaan persepsi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan regulasi terkait lainnya melalui Rakernis, workshop, pelatihan dan Bimtek.Penyamaan pemahaman dalam tataran implmentasi antar komponen di Kemendagri, khususnya Inspektorat dalam hal pembinaan dan pengawasan. Saat ini melalui Inspektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sedsang didisain Stratergi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa.Memperkuat pemahaman melalui persuratan (Surat Edaran Mendagri maupun Surat Dirjen mengenai petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa).Penyamaan pemahaman pada tataran binwas oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas, Bagian Hukum, Inspektorat Kab/Kota dan Camat) dalam hal penyusunan Perkada, evaluasi APBDesa dan penguatan materi Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa dan lain-lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa melalui Couching clinic, In House Training, maupun konsultasi Daerah.Telah dibangun sinergitas antar pihak Kementerian/lembaga terkait melalui MoU dan PKS (antara Kemendes PDTT, Kemendagri dan Kepolisian; dan antara APIP dan APH).Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan mensinergikan peran antar K/L terkait. Tahun 2019 bertugas untuk memfasilitasi Sekber Pengawasan Dana Desa.Permendagri 20 Tahun 2018 dimaksud telah terintegrasi dengan SISKEUDES 2.0 dan OM-SPAN.Kemendagri melalui Aplikasi SISKEUDES yang dikembangkan oleh Kemendagri bersama BPKP menyediakan fitur laporan penggunaan Dana Desa yang disesuaikan dengan Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.Kebijakan PTPD (Pendamping Teknis Pemerintahan Desa) di level kecamatan.Kendala dalam mengoptimalkan peran pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa:Keterbatasan jumlah personil dan anggaran yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan baik di level Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk Kecamatan.Masih diperlukan penguatan persamaan persepsi dalam hal pengelolaan keuangan Desa agar tidak menjadi kebingungan bagi Desa dalam pelaksanaan dan penanganan masalahnya.Camat dierikan mandat lebih luas dari pengaturan yang ada dalam pengendalian tanpa kejelasan pengaturan dan anggaran.Beberapa kasus di lapangan Permasalahan yang diindikasikan penyimpangan anggaran langsung ditangani oleh aparat penegak hukum, hal ini mengesankan mengenyampingkan peran APIP.Dalam SKB 4 Menteri Diktum Keenam Angka 2 huruf (b) dan (c) menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri melakukan:fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendampingi pemerintah desa menyusun peraturan desa tentang BUMDesa dan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa di bidang BUMDesafasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kerjasama desa dengan pemerintah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan BUMDesa.
Bentuk fasilitasi yang diberikan Kemendagri kepada pemerintah daerah dalam Pengembangan BUMDes adalah berkaitan dengan koordinasi dan pengembangan kapasitas secara berjenjang dalam penyusunan Perdes tentang BUMDesa dan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa di bidang BUMDesaDalam hal koordinasi pengembangan BUMDes, Kemendagri berperan sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan. Vertikal: mengkoordinasikan strata pemerintahan (Pasal 7 dan 8 UU 23/2014)Horizontal: mengkoordinasikan lintas sektor (Pasal 373 ayat 3 UU 23/2014)Diagonal: melaksanakan penyelesaian perselisihan manakala terjadi (Pasal 370 ayat 1, 2, 3, 4, 5 UU 23/2014).Dalam hal pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan berjenjang bagi aparatur pemda dengan salah satu materinya terkait Penyusunan Perdes dan peraturan bersama kepala desa.Sedangkan bentuk fasilitasi dalam hal Kerjasama, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa. Dalam Permendagri tersebut telah diatur beberapa hal yang terkait dengan :Subtansi kerja sama, sebagai berikut :  Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa, baik dibidang sosial, budaya dan ekonomi;Untuk mempercepat pembanguna desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa;Memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri;Meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan;Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembanguna desa;Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa.Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa.Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kerja Sama Desa.BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa.Kegiatan pembinaan dan kerjasama desa berdasarkan Tingkatan Pemerintahan :PusatMemberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama desa di bidang Pemerintahan Desa;Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa terkait penyelenggaraan kerjasama desa;Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kerjasama desa kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa;Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam kerjasama desa kepada Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan  Desa,  dan  Badan Kerjasama Antar Desa;Melakukan pendidikan dan pelatihan kerjasama desa kepada aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa;Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Kerjasama Desa di Desa tertentu.ProvinsiMelakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang kerjasama Desa;Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa terkait Kerja Sama Antar Desa;Melakukan pembinaan kerjasama Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;Melakukan bimbingan teknis Kerjasama Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; danMelakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa.Kabupaten/KotaMemberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa melalui kerjasama antar Desa;Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerjasama antar Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Badan Kerjasama Antar Desa dan Perjanjian Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;Memberikan pedoman penyusunan proposal kerjasama Desa;Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga;Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan kerjasama desa;Menetapkan  pembiayaan  alokasi  dana  kegiatan untuk penyelenggaraan kerjasama Desa;Mengawasi pengelolaan   Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa yang dipergunakan untuk melakukan kerjasama Desa;Melakukan        pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama Desa;Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah       Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa;Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kerjasama antar Desa; danMemberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait penyelenggaraan kerjasama desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.KecamatanMelakukan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga;Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan kerja sama desa;Mengawasi pengelolaan   Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa yang dipergunakan untuk melakukan kerja sama Desa;Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerja sama Desa; danMemberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait penyelenggaraan ker sama desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pembiayaan KerjasamaPembiayaan Kerjasama Antar DesaBiaya Kerjasama Antar Desa dibebankan kepada APBDesa masing masing Desa yang melakukan kerjasamaTermuat di dalam Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa.Mendapat persetujuan dari Bupati/WalikotaPembiayaan Kerjasama Dengan Pihak KetigaBiaya Kerjsama Desa dengan Pihak Ketiga dibebankan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian Bersama.Apabila dibebankan kepada APBDesa, maka harus termuat di dalam Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesaApabila dibebankan kepada APBDesa, maka harus mendapat persetujuan dari Bupati/WalikotaPembiayaan Pembinaan dan Pengawasan KerjasamaBiaya pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama desa dibebankan kepada DIPA institusi Pembina, sehingga pembiayaannya dapat bersumber dari: a) APBD Kabupaten/Kota; b) APBD Provinsi; c) APBN; dan e) Sumber lain yang tidak mengikat.