Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Bank Dunia menyelenggarakan Workshop Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Agustus di Hotel Millenium Jakarta dan dihadiri Pemerintah 4 Provinsi dan 193 Kabupaten/Kota serta dari Kementerian/Lembaga terkait. Tujuan dari workshop ini adalah memberikan pemahaman dan pendalaman bagi aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai Permendagri 20 tahun 2018.
Workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Nata Irawan, dalam sambutannya Dirjen Bina Pemdes menyampaikan bahwa lahirnya Permendagri ini merupakan salah satu solusi atas polemik dalam pengelolaan keuangan desa yang semakin berkembang beberapa tahun terakhir ini. Permendagri ini secara tidak langsung juga mewujudkan arahan Presiden untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dan menyajikan laporan keuangan Desa yang ringkas dalam 1 (satu) halaman, sederhana namun menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kepentingan yang sekurang-kurangnya berisi rincian pendapatan transfer dan belanja pada masing-masing Bidang. Selanjutnya diperjelas oleh Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa dalam penjelasan teknisnya, bahwa untuk mengatasi kelemahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa selama ini, yaitu dengan menggunakan akuntansi basis Kas, dengan laporan pertanggungjawaban ini dapat menyajikan dalam format yang sederhana juga dapat memberikan informasi SILPA langsung dalam 1 (satu) halaman), selanjutnya pembaca laporan keuangan mendapatkan informasi lebih rinci secara mudah, berisi informasi saldo Kas Desa dan rekonsiliasinya dengan SILPA, juga mampu menginformasikan aset desa yang dikuasai/dimilikinya.
Selain itu Dirjen juga menegaskan peran pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara berjenjang dalam pengelolaan keuangan Desa sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan Desa termasuk pelaksanaan Dana Desa. diharapkan dengan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif dan akuntabel akan mewujudkan masyarakat Desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Selanjutnya Enda Ginting sebagai Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan menitikberatkan penyampaiannya pada permasalahan stunting yang menjadi titik pangkal pembangunan manusia Indonesia. Dengan Dana Desa, penanganan stunting dapat lebih mudah dilaksanakan secara menyeluruh, dalam penyampaiannya juga mengomentari subtansi perubahan permendagri 20 Tahun 2018 yang telah menghadirkan semangat baru, kejelasan dalam pengaturan pengelolaan keuangan Desa secara komprehensif dan mampu menjawab permasalahan dalam pelaksanaan keuangan Desa selama ini.
Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa bersama tim melakukan pendalaman Permendagri 20 Tahun 2018 dengan seluruh peserta diskusi terarah yang dipandu oleh fasilitator, diantaranya penelaahan kembali penggunaan istilah untuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan jabatan struktural dan/atau fungsional yang selanjutnya menjadi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); Perlakuan atas tugas bendahara yang melekat pada tugas dan fungsi Kepala urusan (kaur) keuangan; Penguatan peran Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa; pengaturan apabila terjadi ketidaksepakatan antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan APBDesa serta beberapa pengaturan lebih lanjut dalam tahapan pengelolaan keuangan Desa; selanjutnya adanya amanat pengaturan lebih lanjut dalam Perkada mengenai Pengelolaan Keuangan Desa; dan amanat untuk menyusun Panduan Evaluasi APBDesa oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Permendagri 20 Tahun 2018 ini, mengusung konsep pembagian Bidang kedalam Sub Bidang, dimana dalam Sub Bidang terbagi dalam kegiatan-kegiatan. Penetapan Sub Bidang merujuk pada Urusan yang diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian terjadi perubahan format dalam Perdesa APBDesa dan format dalam Perkades Penjabaran APBDesa.
Upaya Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan pemahaman dan pendalaman bagi Pemerintah Daerah dan Desa secara masif juga dilaksanakan dalam forum-forum resmi pemerintah kepada Pemerintah Daerah, maupun melalui kebutuhan konsultasi atau undangan dari Pemerintah Daerah.
Direktur
Fasilitasi Keuangan
Dan Aset Pemerintahan Desa
R. GANI MUHAMAD, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818.199603.1.001