Pengurus TP PKK bersama dengan Menteri Desa, usai Rakon I Nasional di Jakarta.
Majalah PKK â–¡ “Saya ingin mengawali sambutan ini dengan memberikan apresiasi yang tinggi atas pilihan Tema dalam Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah kali ini. Tema yang memfokuskan pada aspek konsulidasi program sebagai sarana mewujudkan akselerasi Program-program PKK itu, mengindikasikan bahwa PKK mempunyai tekad yang bulat dan kuat untuk mencapai Visi dan Misi Gerakan PKK”, demikian pernyataan Mendagri dalam mengawali sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Dirjen Bina Pemdes, Dr. Nata Irawan, SH, M.Si pada Rapat Konsultasultasi Nasional TK PKK Tahun 2017, Maret di Jakarta.
Rakon yang dihadiri oleh Pengurus TP PKK Provinsi seluruh Indonesia ini diselenggarakan oleh Subdit PKK, Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri. Berlangsung di Jakarta, mulai dari tanggal 8 – 10 Maret 2017. Antusiasme peserta tampak sekali mulai dari saat acara pembukaan. Selama acara pembukaan berlangsung, tak ada satu pun kursi kosong, bahkan banyak panitia, tim media dan tim pendukung lainnya harus rela duduk lesehan sampai acara berakhir. Demikian pula selama acara rakon berlangsung, peserta tampak dengan serius mengikuti setiap sesi kegiatan.
Lebih lanjut disampaikan oleh Mendagri bahwa bilamana Tim Penggerak PKK mempunyai tekad seperti itu, maka Mendagri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat sekaligus selaku Menteri Dalam Negeri, tentu akan mengimbanginya dalam fungsi-fungsi yang memang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendagri akan mengkoordinasikan fungsi bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan termasuk PKK di dalamnya.
Di penghujung sambutannya Mendagri menyampaikan dua hal yang menuntut kesiapan segenap jajaran Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah, serta seluruh Kader-kader PKK. Dua hal tersebut yaitu : pertama, adanya prakiraan bonus demografi, yakni bertambahnya jumlah penduduk Indonesia seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. Maka hal ini perlu pula menjadi fokus program yang melekat pada 10 Program Pokok PKK.
Kedua, Tim Penggerak PKK harus mampu menjadi garda terdepan yang akan mengawal moral keluarga yang menjadi cermin moral bangsa. Dalam Rakon tersebut juga menyampaikan sambutan adalah dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK. KU demikian sebutan yang lazim untuk menyebut Ketua Umum, menegaskan bahwa Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang belum lama diselenggarakan, harus sarat makna, diantaranya adalah makna introspeksi, evaluasi, untuk kemudian merancang langkah tindak lanjutnya. “Oleh karena itu pula, maka Rapat Konsultasi kita kali ini sengaja dirancang masih dalam kerangka Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-45 yang Tema sentralnya difokuskan pada aspek akselerasi program-program PKK”, tandasnya.
Rakon TP PKK kali ini hendaknya juga dapat kita maknai sebagai forum yang sarat makna bagi Gerakan PKK pada masa yang akan datang. Sehingga jadikanlah Rakon ini sebagai titik tolak bagi dimulainya era akselarasi program-program TP PKK.
KU mengingatkan kepada peserta perihal potensi eksistensi yang dimiliki lembaga PKK. Bahwa di negara ini tidak ada kelembagaan (masyarakat) sebesar dan selengkap PKK. Karena kelembagaan PKK ini ada di setiap tingkatan, mulai dari Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai dengan Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia. Bahkan Kader-kader PKK beserta Kelompok-kelompok Dasawisma juga eksis di segenap pelosok Desa dan Kelurahan. Kemudian melengkapi dari potensi eksistensi Kelembagaan PKK seperti itu, PKK memiliki 10 Program yang merepresentasikan seluruh kebutuhan dasar setiap keluarga, baik fisik maupun non-fisik.
Dalam kesempatan itu pula KU menegaskan bahwa Rapat Konsultasi kali ini difokuskan pada aspek manajemen kelembagaan dan manajemen program TP PKK agar tercapai akselerasi program-program PKK. Hal ini juga erat terkait dengan pesan Ibu Negara selaku Pelindung Utama PKK, yang senantiasa mengingatkan, agar ada akselerasi program-program TP PKK yang selaras dengan kebijakan program Pemerintah. Itu artinya apa? TP PKK benar-benar harus mengimbangi mengenai hal apa saja yang menjadi kebijakan program pemerintah.
“Sejalan dengan hal itu, Tim Penggerak PKK Pusat telah menjalin kerjasama berupa Nota Kesepakatan Bersama atau MOU dengan sejumlah Kementerian maupun Lembaga di tingkat Pusat yang kemudian telah ditindaklanjuti dalam bentuk program kerjasama”, jelasnya sambil berharap agar MOU dan program kerjasama dengan berbagai pihak itu, dapat dioperasionalkan di Daerah.
Dalam sambutannya, Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakon Nasional ini dan berjanji memberikan dukungan positif terhadap program-program PKK. Oleh karenanya harus dibangun komunikasi yang lebih intensif demi keberhasilan program PKK di seluruh Indonesia. (Red - Agt)