(Jakarta)—Sabtu, 23 Oktober pagi, secara virtual Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri), dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo beserta jajarannya, menyaksikan pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Morowali untuk 35 desa yang tersebar di 9 kecamatan dengan sampel pemantauan Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya.
Pada pantauan virtual itu, Dirjen Bina Pemdes berkomunikasi dengan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Morowali, Kepala DPMD-P3A Kabupaten Morowali, Unsur Pengamanan dan Satgas Covid-19 Kabupaten untuk melaporkan persiapan baik aspek logistik, keamanan, protokol kesehatan maupun lainnya, sekaligus juga kami mengundang Kepala Dinas PMD Kabupaten pelaksana Pilkades serentak selanjutnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Morowali dilaporkan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Morowali Ir. Rizal Badudin bahwa sudah menyesuaikan regulasi melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 yang di dalamnya telah mengatur mengenai penerapan protokol kesehatan dan pembatasan DPT maksimal 500 orang per TPS. Selain itu, keadaan yang terkendali dalam penanganan Covid-19 telah dinyatakan oleh Surat Bupati Morowali Nomor 140/1036/DPMDP3A/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Kesiapan Penanganan Covid-19 dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Se-Kabupaten Morowali Tahun 2021.
“Kabupaten Morowali masuk pada level 2 dengan kondisi parameter pengendalian Covid-19 berjalan baik. Kabupaten Morowali sudah memenuhi protokol kesehatan baik dari sisi pembatasan jumlah DPT per TPS, penyemprotan disinfektan secara berkala, pengaturan jarak kursi tunggu, dan penggunaan tinta tetes,” jelasnya.
Dilaporkannya juga bahwa terdapat 70 TPS Kabupaten Morowali dengan jumlah DPT sebanyak 24.950 orang. Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak dari tahapan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.
Turut menyaksikan pantauan virtual adalah perwakilan dari Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu Kemendagri (Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan), Kepolisian Republik Indonesia, TNI, BNPB, Kemenko Bidang Perekonomian, BPKP, Kemenkomarinves, Kemenkes, Kemendes PDTT, dan Kemenkeu.
Foto: Dok. Ditjen Bina Pemdes/Puspen Kemendagri.