Foto: Ketua Umum TP PKK Pusat, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo menyampaikan Sambutan Pembukaan Acara Rakernis TP PKK, di Jakarta (30/5/2016)
JAKARTA ∎ Rakernis Tim Penggerak PKK hendaknya dipahami sebagai forum yang sarat makna bagi Gerakan PKK di masa yang akan datang. Dari Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 terdapat beberapa hal mendasar yang perlu dibahas secara teknis dalam forum Rakernis. Bahwa Program Unggulan TP PKK merupakan program prioritas yang dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi PKK, yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah sampai dengan Kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma sesuai dengan peran, fungsi, dan kapasitasnya masing-masing.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) TP PKK di Jakarta (30/5/2016).
“Mengenai bagaimana operasionalisasi Program Unggulan ini di daerah, saya percayakan kepada masing-masing daerah untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi yang berkelanjutan kepada Kader-kader PKK termasuk Kader Dasawisma, karena kepada merekalah sesungguhnya terletak fungsi kinerja Gerakan PKK”, lanjut dr. Erni. “Sekali lagi saya ingin mengingatkan, bahwa Program Unggulan ini mutlak atau wajib kita laksanakan dan kita sukseskan bersama”, tandasnya.
Rapat Kerja Teknis TP PKK merupakan forum musyawarah TP PKK secara nasional, yang dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK selama ini. Atas hasil evaluasi tersebut akan dilakukan penilaian menyangkut keberhasilan dan kemajuan program maupun kegiatan PKK. Penilaian ini selanjutnya dijadikan sebagai bahan merumuskan strategi dan langkah-langkah tindak lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Tim Penggerak PKK.
“Saya berharap siklus manajemen program dan manajemen kelembagaan seperti ini, dapat dilakukan secara simultan, berkesinambungan, dan terus-menerus”, imbuh Ketua Umum TP PKK. “Siklus manajemen program dan manajemen kelembagaan harus terus kita lakukan, karena 10 Program Pokok PKK itu pada hakekatnya juga harus selaras dengan Program-program Pemerintah”.
Disampaikan lebih lanjut bahwa dalam Dokumen Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015, terdapat satu hal mendasar yang mengamanatkan agar Tim Penggerak PKK perlu menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar Rencana Kerja TP PKK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.
Apabila proses dan siklus manajemen program dapat berlangsung seperti itu, maka niscaya Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program-program Tim Penggerak PKK, sehingga Gerakan PKK dapat memberikan andil dan turut serta ambil bagian dalam upaya ikut meningkatkan taraf hidup dan kehidupan keluarga-keluarga menuju masyarakat yang maju, dan sejahtera. .
Ketua Umum TP PKK Pusat juga menyampaikan harapannya agar tidak ada pengkotakan program dan kegiatan berdasarkan Pokja yang ada. Pada dasarnya Pokja memang bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dalam Dokumen Hasil Rakernas. Akan tetapi dalam operasionalisasi suatu program atau kegiatan itu hendaknya dapat saling membantu, dapat saling mengisi antar Pokja.
“Kepada masing-masing anggota Pokja saya harapkan tidak hanya memahami salah satu Pokja di mana yang bersangkutan bertugas, namun juga harus menguasai dan memahami tugas dan fungsi Pokja lainnya, demikian juga dengan fungsi Sekretariat TP PKK”, ingat dr. Erni.
Dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, Ketua Umum TP PKK Pusat berharap kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, agar jangan pernah merasa berat dan merasa menjadi beban, karena hal tersebut merupakan bentuk pengabdian dalam ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengalaman dan dedikasi Gerakan PKK selama lebih dari empat dasawarsa, harus tetap dipertahankan, dan bahkan terus digelorakan di masa-masa yang akan datang.
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tim Penggerak PKK Pusat, diselenggarakan pada tanggal 30 Mei – 2 Juni 2016 yang lalu, di Jakarta diikuti oleh Peserta yang terdiri dari Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Pusat dan Tim Penggerak PKK Provinsi se-Indonesia.
Sebagai narasumber dalam Rakernis ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Kabinet RI Dr. Ir. Pramono Anung, dan Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Andi Ony Prihartono, M.Si. dan beberapa narasumber lainnya.
Acara Rapat Kerja Teknis TP PKK dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. *** (TIM RED: ARINA/Dani/HAIMI)
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) TP PKK di Jakarta (30/5/2016).
“Mengenai bagaimana operasionalisasi Program Unggulan ini di daerah, saya percayakan kepada masing-masing daerah untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi yang berkelanjutan kepada Kader-kader PKK termasuk Kader Dasawisma, karena kepada merekalah sesungguhnya terletak fungsi kinerja Gerakan PKK”, lanjut dr. Erni. “Sekali lagi saya ingin mengingatkan, bahwa Program Unggulan ini mutlak atau wajib kita laksanakan dan kita sukseskan bersama”, tandasnya.
Rapat Kerja Teknis TP PKK merupakan forum musyawarah TP PKK secara nasional, yang dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK selama ini. Atas hasil evaluasi tersebut akan dilakukan penilaian menyangkut keberhasilan dan kemajuan program maupun kegiatan PKK. Penilaian ini selanjutnya dijadikan sebagai bahan merumuskan strategi dan langkah-langkah tindak lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Tim Penggerak PKK.
“Saya berharap siklus manajemen program dan manajemen kelembagaan seperti ini, dapat dilakukan secara simultan, berkesinambungan, dan terus-menerus”, imbuh Ketua Umum TP PKK. “Siklus manajemen program dan manajemen kelembagaan harus terus kita lakukan, karena 10 Program Pokok PKK itu pada hakekatnya juga harus selaras dengan Program-program Pemerintah”.
Disampaikan lebih lanjut bahwa dalam Dokumen Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015, terdapat satu hal mendasar yang mengamanatkan agar Tim Penggerak PKK perlu menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar Rencana Kerja TP PKK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.
Apabila proses dan siklus manajemen program dapat berlangsung seperti itu, maka niscaya Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program-program Tim Penggerak PKK, sehingga Gerakan PKK dapat memberikan andil dan turut serta ambil bagian dalam upaya ikut meningkatkan taraf hidup dan kehidupan keluarga-keluarga menuju masyarakat yang maju, dan sejahtera. .
Ketua Umum TP PKK Pusat juga menyampaikan harapannya agar tidak ada pengkotakan program dan kegiatan berdasarkan Pokja yang ada. Pada dasarnya Pokja memang bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dalam Dokumen Hasil Rakernas. Akan tetapi dalam operasionalisasi suatu program atau kegiatan itu hendaknya dapat saling membantu, dapat saling mengisi antar Pokja.
“Kepada masing-masing anggota Pokja saya harapkan tidak hanya memahami salah satu Pokja di mana yang bersangkutan bertugas, namun juga harus menguasai dan memahami tugas dan fungsi Pokja lainnya, demikian juga dengan fungsi Sekretariat TP PKK”, ingat dr. Erni.
Dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, Ketua Umum TP PKK Pusat berharap kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, agar jangan pernah merasa berat dan merasa menjadi beban, karena hal tersebut merupakan bentuk pengabdian dalam ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengalaman dan dedikasi Gerakan PKK selama lebih dari empat dasawarsa, harus tetap dipertahankan, dan bahkan terus digelorakan di masa-masa yang akan datang.
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tim Penggerak PKK Pusat, diselenggarakan pada tanggal 30 Mei – 2 Juni 2016 yang lalu, di Jakarta diikuti oleh Peserta yang terdiri dari Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Pusat dan Tim Penggerak PKK Provinsi se-Indonesia.
Sebagai narasumber dalam Rakernis ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Kabinet RI Dr. Ir. Pramono Anung, dan Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Andi Ony Prihartono, M.Si. dan beberapa narasumber lainnya.
Acara Rapat Kerja Teknis TP PKK dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. *** (TIM RED: ARINA/Dani/HAIMI)