blog image
Created by : admin - 2022-02-22 15:56:44

Jakarta (21/2)- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri berpartisipasi  dalam gelaran Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2022 dengan tema Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan. Rakortekrenbang dimaksud berlangsung di Hotel Grand Bidakara Pancoran Jakarta, Selasa (21/2/2022). 

Menteri Perencanaan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang hadir sekaligus membuka acara tersebut mengatakan Rakortekrenbang merupakan upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional. 

"Hasil yang diharapkan melalui Rakortekrenbang tahun 2022 yaitu, kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan Indonesia, baik kementerian atau lembaga maupun seluruh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023,” tutur Suharso. 

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Hariyono menambahkan substansi kesepakatan pada Rakortekrenbang tahun 2022 meliputi sinkronisasi sasaran makro pembangunan, major project atau program strategis nasional, dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. 

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Sesditjen Bina Pemdes) Mohammad Rizal, didampingi Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pemdes Latif Maulana yang turut menghadiri kegiatan tersebut berharap agar Rakortek pembangunan ini dapat memfasilitasi program-program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 

"Dari Ditjen Bina Pemdes berharap Rakortek pembangunan ini dapat memfasilitasi program-program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di provinsi dan kabupaten, baik itu yang akan dilaksanakan di tahun 2023 maupun koordinasi dan fasilitasi tahun 2022. Karena program-program yang ada saat ini yang merupakan prioritas nasional dan itu menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa disinergikan," ujarnya.

Rapat dimaksud dihadiri oleh sejumlah pejabat dari setiap satuan kerja di lingkungan Kemendagri dan Bappenas.