.jpeg)
(Jakarta, 3/2)- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo menerima langsung tamu dari Kabupaten lampung Timur. Rombongan tamu tersebut adalah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur. Kedatangannya ke Jakarta adalah berkaitan dengan mekanisme Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menjadi Badan Usaha Milik Desa BUMDesa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes), Kamis (3/2).
Yusharto mengatakan, dari daerah sudah mempelajari permasalahan yang berkenaan dengan uang yang beredar, berikut aset dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang pernah dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 di Kementerian Dalam Negeri.
"Saat ini beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah sudah menjadi aset dari UPK yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Lalu untuk dana PNPM ada yang masih terdapat di UPK-UPK yang ada di Lampung Timur, ada yang sedang dipergunakan untuk usaha sebagai dana bergulir dan kondisi yang lain atau permasalahan macet di masyarakat," tuturnya.
Menurut Yusharto, kondisi ini akan diperbaiki dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan keuangan desa. "Kami akan memfasilitasi dan setiap tahun Ditjen Bina Pemdes selalu melakukan upaya untuk mengelola dana ini dan melakukan sosialisasi kebijakan untuk bisa semua daerah keluar sebagai institusi yang selesai mengelola dana PNPM-nya," ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Timur Ahmad Basuki yang hadir dalam audiensi tersebut menuturkan kedatangannya ke Jakarta ini, untuk sharing mengenai dana UPK terkait Peraturan Menteri Desa (Permendes) 15 tahun 2021 Terkait transformasi PNPM menjadi BUMDES bersama (BUMDESMA).
"Kami ingin diskusi terkait permodalan yang masih dikelola oleh UPK yang cukup banyak di Lampung Timur, hampir ada 80 miliar di luar aset yang mereka miliki, ini kan disarankan dua tahun sejak diterbitkannya peraturan pemerintah PP 11 tahun 2021 untuk segera dilakukan transformasi, nah dana-dana ini perlu untuk di review dan ditertibkan dan sebagian juga ada yang mengendap di rekening UPK dan juga masih ada yang bergulir," tukasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut para pejabat DPRD Komisi I Lampung Timur. Di antaranya, Wakil Ketua DPRD Komisi I Mursalin, Sekretaris Komisi I Teguh Suyatman, dan para staf Komisi I DPRD Lampung Timur.