(Jakarta, 6/12)-- Berlokasi di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) telah digelar penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022, Senin, 6 Desember 2021. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo membuka acara tersebut didampingi Sekretaris Jenderal Bina Pemerintahan Desa Mohammad Rizal.
Dalam sambutannya Yusharto kembali mengingatkan agar data segera dilengkapi.
"Dari data ini, kita bisa menutup dan secara serta merta bisa menjawab pertanyaan bapak menteri apabila beliau akan Rapat Terbatas (Ratas) dan sebagainya membutuhkan data yang sangat mikro dan sangat detail," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Yusharto memaparkan rincian output prioritas nasional, di antaranya:
1. Desa yang telah memiliki batas wilayah ketentuan
2. Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset Pemerintahan desa
3. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa
4. Aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang ditingkatkan kualitasnya
5. Daerah/desa yang terintegrasi dengan sistem
6. Dukungan Manajemen P3PD
Sedangkan prioritas Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan Ditjen Bina Pemdes diantaranya:
1. Fasilitas pemberdayaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Fasilitas pembangunan posko desa untuk penanganan dampak Covid-19
3. Pengembangan dan integrasi data profil desa dan kelurahan dan desa presisi
4. Fasilitas pemberdayaan dana desa
"Terakhir ada penundaan data, nomor handphone untuk kepala desa berikut perangkat desa yang akan menjadi kelompok kontrol dalam pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)," tuturnya.
Di akhir acara, dilakukan prosesi penyerahan DIPA, POK dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan pejabat tinggi Pratama lingkup Ditjen Bina Pemdes, kegiatan tersebut dihadiri para pejabat Eselon 3 dan 4 atau yang disetarakan lingkup Ditjen Bina Pemdes.