Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat berharap Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat di Bidang Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Kelurahan Tahun 2022.
“Saya berharap dengan rapat koordjnasi ini lebih menguatkan sinergitas seluruh jajaran pemerintahan yang baik untuk pembangunan pedesaan dan kelurahan lebih baik dimasa mendatang,” kata Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto didampingi Kepala DPMD Provinsi Sumatera Barat Amasrul saatembuka rapat koordinasi antar pemerintah ousat dan propinsi Sumatera Barat, Rabu (16/11).
Tentunya dengan kegiatan ini dapat lebih mengetahui dan mewujudkan sinergitas programnyang baij serta dapat mengungkapkan hal-hal yang menjadi persoalan di daerah agar memperoleh kesimpulan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.
Menurut dia, berbagai perdoalan di masyarakat atau lapangan tentunya akan dapat dicarikan jalan keluar atau diselesaikan cepat bila ada sinergi yang baik. “Terlebih sekarang ini kita memasuki era digital yang seluruh lapisan masyarakat dapat dengan cepat mengetahui persoalan dan menyampaikan masalah di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Sumatera Barat Amasrul juga menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk membangun sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan yang diadakan Ditjen Bina Pemdes khususnya di laksanakan di daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mendatang.
“Kami juga membawa isu permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini terutama terkait dengan permasalahan Pilkades, penyusunan pembangunan Nagari RKP, maraknya lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan bimtek, penyelenggaraan program P3PD, batas desa, serta terkait profil desa nagari kelurahan, ” tuturnya.