Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka launching peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan kelembagaan desa untuk memperkokoh peradaban Bangsa menuju desa yang sejahtera,di Gedung Graha Mandala Alam, Jl Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung,Rabu (18/7).
Acara ini juga dihadiri Gubernur Lampung, Ridho Ficardo, Dirjen Pemerintahan Desa, Nata Irawan. Dan wakil dari Kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan dan kementerian desa.
Dalam arahannya Tjahjo Kumolo meminta kepada aparatur pemerintahan desa harus dapat bersinergi dengan sejumlah pihak. Karena kepala desa merupakan ujung tombak masyarakat.
"Ingatlah bahwa Kepala Desa tidak bisa berdiri sendiri. Perlu bersinergi dengan semua tokoh. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Semua dilibatkan agar bisa berdialog jika ada masalah,"ujar Tjahjo.
"Kepala Desa juga harus merangkul semua pihak dan dapat mengikuti perkembangan dinamika dengan baik. Selanjutnya bisa memetakan semua potensi, Sumber Daya Alam dan kondisi darurat bencana alamnya,"paparnya.
Dalam program dana desa yang diberikan kepada seluruh desa di Indonesia, diharapkan dapat melaporkan keuangannya. Begitu juga dalam hal laporannya agar dipermudah. Menteri Keuangan dalam hal ini dapat meringkas laporan dalam penggunaan dana desa dan perangkat desa jangan dibebani proses laporan pertanggungjawabannya,"katanya.
Mendagri menekankan bahwa dalam penggunaan dana desa, Kades tidak diperkenankan menggunakan uang dana desa untuk pembangunan maupun rehabilitasi kantor kepala desa.
Karena Menteri Keuangan sudah menyetujui bahwa untuk keperluan rehab kantor desa akan dialokasikan melalui Diretorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa atau melalui kementerian Dalam Negeri. (Tha)