Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakinkan investor dan kepala daerah bahwa pilkada tidak akan menghambat investasi. Ia mendorong kepala daerah untuk tidak cemas dan takut tahun politik dapat menurunkan gairah investasi di Indonesia.
"Pilkada bukan tahun menakutkan dan menghambat investasi. Jangan dibuat tegang, takut atau cemas dalam hal investasi," tegas Tjahjo saat memberi materi di depan ratusan perwakilan pemerintah daerah dalam acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) di Yogyakarta, Selasa (13/3/2018).
Sebaliknya ia mendorong pemerintah daerah menggunakan momentum tahun politik ini untuk mendukung pemerintah pusat memperbaiki iklim investasi. Salah satu caranya Pemda diminta mempermudah prosedur birokrasi perizinan. Tjahyo juga meminta Pemda membuat sistem perizinan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat melalui IT.
Selain itu para kepala daerah diminta mengkaji kembali peraturan-peraturan daerah yang bisa memperlambat dan menghambat perizinan. Kemudian peraturan itu dibatalkan atau dihapuskan agar keran investasi daerah semakin lancar. Coba sekarang perda- perda yang ada disisir dengan baik. Terutama birokrasi panjang, hambat investasi, hambat pelayanan publik. Yang kayak itu dibatalkan saja," kata Mendagri.
Hingga kini Kemendagri sudah membatalkan lebih dari 3200 peraturan di seluruh daerah. Semuanya peraturan itu dinilai mempersulit dan memperlama tumbuhnya investasi. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi untuk menghapus 4.000 perizinan.
Kepala daerah juga didorong untuk merancang sistem pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) yang cepat dan terintegerasi dengan pusat. Daerah Indonesia Timur diminta segera membuat kantor perizinan satu pintu. Terakhir para kepala daerah diminta rajin mengajak kepala BKPM daerah (kepala kantor PTSP) saat berkunjung ke luar negeri dan menemui para investor. Dengan mengajak serta kepala kantor PTSP, Pemda bisa mempromosikan potensi dan peluang investasi di daerahnya.
Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan konektifitas dan integrasi masalah perizinan antara pemerintah pusat dengan daerah amat penting untuk menggaet investasi. Untuk dapat merealisasikan minat investasi perlu ada peningkatan daya saing antar daerah maupun nasional. Tahun ini BKPM menargetkan total realisasi investasi sebesar Rp 765 triliun. (cia)
sumber: kumparan.com