Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Harits Tryan Akhmad/Okezone)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa terdapat sejumlah wilayah yang belum menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Jumlahnya mencapai empat daerah.
"Ada sekitar tiga sampai empat. Salah satunya Maluku Utara," kata Tjahjo di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Selatan, Rabu 6 Desember 2017.
Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, menurut dia, terdapat APBD di wilayah itu mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.
"Saya kira wajar aja sebab ada APBD perubahan," jelas Tjahjo.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyarankan, apabila beberapa daerah tersebut belum bisa menyelesaikan APBD 2018, bisa merujuk ke peraturan gubernur (pergub) yang ada.
"Secara detail kalau memang enggak mampu diselesaikan, ya lewat pergub saja," tukas Mendagri.
APBD 2018 DKI Jakarta Rp77,117 Triliun
Sedangkan salah satu wilayah yang sudah menyelesaikan dan mendapat pengesahan DPRD terkait APBD 2018 adalah DKI Jakarta. Ibu Kota diketahui akan mendapat alokasi dana mancapai Rp77,117 triliun. Jumlah ini naik dari 2017 yang sebesar Rp70,1 triliun.
Menanggapi APBD 2018 Jakarta ini, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan belum melihat hasil keputusan DPRD DKI atas Rancangan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menuturkan, bila RAPBD sudah masuk dan sampai, nantinya langsung dikoreksi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri.
"Secara prinsip Kemendagri tak masuk ke detail. Sebab, detail itu urusan DPRD dan gubernur, dan janji gubernur harus masuk. Nah, itu dikontrol oleh DPRD. Kami hanya yang memastikan program strategis nasional harus jalan, memastikan masalah pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, lalu lintas. Itu yang harus difokuskan," paparnya.
Mendagri melanjutkan, apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno ingin membuat program, dipersilakan saja, selama DPRD setuju. "Sebab yang mendetail yang menjadi janji-janji itu adalah tanggung jawab dia. Toh, akan kita evaluasi," pungkasnya.
(han)
sumber: news.okezone.com