JPP, BATAM - Pendidikan penting bagi sebuah bangsa. Karena, hal itu yang menjadi dasar pembangunan. Pendidikan, adalah syarat mutlak kemajuan sebuah bangsa. Pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meletakan pendidikan sebagai salah satu visi misi terpenting dalam Nawacita. Bentuk konkretnya, wajib belajar 12 tahun.
Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberi kata sambutan di acara pembukaan Konferensi Kerja Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Batam, Jumat (2/2/2018).
Menurut Mendagri, memajukan Pendidikan tentu tak biasa mengabaikan kualitas tenaga pendidik. Pemerintahan menaruh perhatian besar dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. "Karena ini merupakan faktor penentu peningkatan kualitas pendidikan," jelas Tjahjo.
Apalagi, lanjut Mendagri, UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sangat jelas menyatakan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Saat ini, Mendagri menjelaskan, jumlah guru di Indonesia diatas 3 juta orang. Kedisiplinan guru diperlukan dalam meningkatkan tujuan sekolah. Karena itu, organisasi guru, terutama PGRI, perannya sangat strategis.
"PGRI penting dalam meningkatkan kualitas guru. PGRI memiliki beberapa kewenangan antara lain menetapkan dan menegakkan kode etik, memberikan bantuan hukum, memberikan perlindungan profesi, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi, dan memajukan pendidikan nasional," ulas Tjahjo.
Selain itu, menurut Mendagri, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur pembagian kewenangan dalam manajemen pendidikan. Misalnya, pendidikan dasar, PAUD dan non formal merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara pendidikan menengah dan khusus kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan pendidikan tinggi kewenangan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu juga, Mendagri berpesan agar pengurus PGRI memahami manajemen pengelolaan pendidikan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, dan agar guru memerankan dirinya menjadi aktor dengan berbagai peran sekaligus.
"Guru harus berperan sebagai desainer, implementator, dan evaluator kegiatan pembelajaran," tegas Tjahjo.
Pemerintah sendiri, lanjut Mendagri, terus berupaya meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai langkah telah dilakukan mendukung kemajuan dunia pendidikan di Tanah Air, salah satunya lewat politik anggaran melalui peningkatan alokasi Dana Pendidikan dalam APBN sejak 2013 sebesar 20% dari total APBN.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan anggaran dengan ditambahnya program Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan BOS.
"Langkah lainnya adalah menggalakkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, melakukan perubahan kurikulum, meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan tunjangan profesi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik," pungkas Tjahjo. (dgr/nbh)
sumber: jpp.go.id