MANOKWARI, NETRALNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh daerah mengidentifikasi setiap warga baru untuk mengantisipasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
Ditemui di Manokwari, Selasa (21/11/2017), Tjahjo mengatakan, radikalisme dan terorisme merupakan tantangan terberat Indonesia saat ini.
"Ini tanggung jawab semua. Kita harus berani mengambil sikap melawan terhadap siapa pun yang ingin mengupah ideologi bangsa," kata dia.
Mendagri sudah berkoordinasi dengan Kapolri. Pemerintah menginginkan, pemolisian di tingkat RT dan RW harus dioperasikan kembali.
Menurut dia, pengawasan di tingkat RT harus ditingkatkan. Setiap warga baru harus dipantau untuk menekan peluang penyebaran setiap paham yang bertentangan dengan pancasila.
"Setiap tamu yang datang harus diterima. Silahkan berdakwah tapi harus sesuai ajaran, yang Islam harus sesuai Al Quran dan Hadits, yang Kristen pun harus sesuai dengan Al Kitab. Begitu pun agama yang lain," ujarnya seperti yang dikutip dari Antara.
Pada kesempatan ini, Kumolo pun mengharap peran para tokoh agama. Mereka diharapkan membangun koordinasi secara baik dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian dan TNI.
Dia menambahkan, pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Ormas. Kehadiran Perppu bukan untuk membatasi kegiatan ormas, melainkan untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara.
"Silahkan bangun ormas, termasuk di Papua Barat. Setiap orang berhak tapi harus berada dan taat terhadap ideologi Pancasila. Jangan rekrutmenya kita tidak tau, tapi ujung-ujungnya bertujuan mengubah ideologi NKRI," katanya.
Dia menambahkan, ajaran ateis Leninisme berseberangan dengan Pancasila. Untuk itu, ideologi itupun tidak boleh berkembang di seluruh wilayah Indonesia.
sumber: netralnews.com