Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan ketika menjadi pembicara pada diskusi publik di Jakarta, Sabtu (12/8/2017). Diskusi yang diprakarsai oleh Galang Kemajuan Center tersebut mengangkat tema Dinamika Politik dan Undang-Undang Pemilu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/17(ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya upaya intimidasi sebagian kelompok warga saat car free day atau hari bebas kendaraan bermotor, Minggu (29/4/2018), di Jakarta. Ia berharap, masyarakat tidak terpancing dengan tindakan intimidasi itu. "Saya kira masyarakat cukup dewasa dan masyarakat tidak terpancing," ujar Tjahjo, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Rekaman video intimidasi tersebut sebelumnya viral di media sosial. Tampak sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada beberapa orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja. #2019GantiPresiden di CFD Kaus putih ini digunakan kelompok relawan Jokowi yang sedang melaksanakan kegiatan jalan santai di sana. Tjahjo meminta masyarakat untuk menyikapi dengan dewasa dan bijaksana jelang kontestasi politik pada 2019.
Menurut Tjahjo, kontestasi politik seharusnya tak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ia ingin Indonesia tetap dalam situasi dan kondisi yang damai jelang Pilpres 2019. Tjahjo tak ingin masyarakat terprovokasi oleh peristiwa ini. "Jangan dibangun pada sebuah proses yang tidak mendidik apalagi dibangun pada sebuah proses yang memancing kekerasan," kata politisi PDI-P ini.
Tjahjo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini agar tidak terulang. Meski berpolitik merupakan bagian dari hak asasi manusia, Tjahjo menekankan ada tata aturan yang harus dipatuhi. "Janganlah soal orang suka atau tidak suka atau punya pilihan. Nanti silakan lah, itu kan masih lama, tahap kampanye juga belum.
Tahap pengumuman calon pun belum," ujar Tjahjo. Menurut Tjahjo, Kemendagri saat ini melalui jajaran di bawahnya juga terus melakukan sosialisasi terkait pendidikan politik yang baik. Tujuannya, agar masyarakat memahami bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemilihan umum ini. "Bahwa ada tahap-tahap proses untuk kampanye, ada tahapan proses untuk melakukan pendidikan-pendidikan yang baik," kata dia.
sumber: nasional.kompas.com