JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah keterlibatan kepala daerah dalam dugaan kasus korupsi.
Ia juga menilai perwakilan KPK diperlukan guna menjalankan fungsi pencegahan korupsi di daerah. "Kami akan buat surat kepada KPK dan berkoordinasi dengan KPK, prinsipnya pencegahan yang diutamakan," kata Mendagri, Kamis (14/4).
Ia menilai pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan jumlah pejabat atau penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi. Sebab, semakin banyak pejabat dan penyelenggaraan negara terjerat kasus tersebut.
“Saya mendukung KPK membentuk perwakilan di daerah,” ujar dia.
Tjahjo juga mengaku heran dengan masih adanya kepala daerah maupun pejabat yang tersandung kasus korupsi. Padahal selama ini, ia kerap memperingatkan kepala daerah untuk tidak bermain di area rawan korupsi.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri menilai, Pemerintah selama ini telah berupaya mencegah korupsi dengan memaksimalkan peraturan dan sanksi-sanksi kepada pejabat yang diduga terlibat korupsi.
“Ke depan, dalam orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKPPD), Kemendagri juga akan mengudang KPK,” ujar dia.
Sumber :Puspen Kemendagri