Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Thjahjo Kumolo menyebut ada organisasi masyarakat yang dibubarkan setelah Hizbut Tahrir Indonesia. Pengumuman pembubaran ormas itu akan dilakukan bertahap.
"Ada (yang dibubarkan), setelah HTI," ujar Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).
Tjahjo belum menyebutkan ormas yang dimaksud termasuk kapan pengumuman pembubaran ormas dilakukan. Pengumumannya dilakukan bertahap setelah pembubaran HTI.
"Pasti akan diumumkan, bertahap," katanya.
Sementara itu soal surat keputusan bersama (SKB) menteri pascapembubaran HTI, Tjahjo menyebut SKB masih menunggu Kemenko Polhukam. Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menyebut inti dari SKB adalah pascapencabutan status hukum HTI agar tidak menimbulkan keresahan dan keributan di masyarakat, dan juga melindungi persekusi terhadap eks anggota HTI.
"Itu dari Kemenko (Polhukam). Nanti (poinnya)," sebut Tjahjo.
SKB yang digodok di Kemenko Polhukam menurut Tjahjo tinggal ditandatangani pihak terkait. Pemerintah juga akan segera mengumumkannya.
"(Tinggal) tanda tangan, semakin cepat semakin baik (diumumkan)," ujarnya.
Tjahjo menjamin tidak ada persekusi yang dilakukan kepada ormas yang dibubarkan. Di antara poin SKB adalah mengenai anggota PNS yang bergabung ke HTI.
"Nggak ada (persekusi). Ya pasti dong (poin SKB), yang PNS misalnya, kita lihat apakah ada rekamannya atau tidak, dia pernah ikut bicara, pernah ikut menggerakkan atau mengorganisir bahwa anti-Pancasila, semua rekamannya kan ada semua, sudah puluhan tahun," pungkasnya.
(nvl/fdn)
sumber: detik.com