Penyerahan MoU penguatan Pancasila di Kemendagri (Cici Marlina Rahayu/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan ideologi Pancasila. MoU ditandatangani bersama 63 rektor, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers.
Serah-terima MoU yang telah ditandatangani tersebut dilakukan pada saat upacara peringatan hari lahir Pancasila di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017). Tjahjo mengatakan inti kerja sama ini adalah lebih membumikan Pancasila.
"Saya kira pengarahan umum, pada prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Momen ini oleh Kemendagri kami manfaatkan untuk mengajak seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta untuk teken MoU, dan intinya bagaimana membumikan Pancasila dalam setiap kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan perguruan tinggi," ujarnya saat ditemui.
Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom
Menurut Tjahjo, perguruan tinggi adalah sebuah lembaga yang tidak hanya berhubungan dengan mahasiswa, tapi juga berbagai disiplin ilmunya dengan berbagai kegiatannya. Ia percaya perguruan tinggi bisa menyatu dengan semua elemen masyarakat.
"Dia bisa menyatu dengan elemen-elemen masyarakat, kayak seperti kemarin sudah mulai jalan, saya diundang oleh UGM untuk memberangkatkan, memberikan motivasi kepada para mahasiswa yang mau Kuliah Kerja Nyata," ucap Tjahjo.
"Kedua, masalah wawasan kebangsaan. Peran perguruan tinggi amat sangat-sangat utama. Yang ketiga adalah bela negara. Kami ingin mahasiswa dan mahasiswa yang KKN, kemudian lembaga-lembaga studi riset di perguruan tinggi, berhubungan dengan pihak-pihak ketiga demi membumikan Pancasila, menjelaskan dengan benar, kemudian menjabarkan apa yang namanya wawasan kebangsaan," imbuhnya.
Tjahjo mengatakan perguruan tinggi dengan mahasiswa sebagai elemennya mampu membangun pola pikir yang komprehensif.
"Kemudian masalah yang berkaitan dengan bela negara, Menhan, Mendikti, Menkominfo, Dewan Pers, dan KPI juga sama, ini adalah elemen yang bisa berhubungan dengan semua lapisan masyarakat. Kami mengundang Menteri Agama agar tokoh agamanya ada, setidaknya untuk menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adatnya," tuturnya.
Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom
"Ini suatu hal yang cukup miris kalau tidak segera, apalagi Bapak Presiden juga sudah mempunyai sikap tegas sebagai kepala negara ingin mengoptimalkan, memberikan pemahaman, memberikan sanksi terhadap siapa pun yang sengaja atau terang-terangan atau tersembunyi menolak ideologi negara ini," tutupnya.
Dalam upacara ini turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yiandre Darwis, Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo, serta 63 rektor dari berbagai universitas negeri maupun swasta se-Indonesia.
(cim/rna)
sumber: detik.com
Cici Marlina Rahayu - detikNews