JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo akan terus berupaya memaksimalkan kualitas tata kelola kawasan perbatasan. Hal tersebut dilakukan guna menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di kawasan tersebut.
Dia mengatakan, permasalahan di kawasan perbatasan masih terkait dengan kondisinya yang belum tertib, aman, masih adanya perbatasan yang terisolir, dan kualitas perbatasan yang masih rendah.
“Meskipun potensi dari sumber daya cukup besar, masih terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan negara tetangga,” kata Tjahjo, Selasa (29/3).
Menurut dia, hal tersebut terjadi karena potensi sumber daya yang ada di perbatasan belum maksimal. Hal itu ia ungkapkan saat melangsungkan Kunjungan Kerja bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Pandjaitan.
Tjahjo menjelaskan, pengelolaan perbatasan ini sangat penting dikarenakan wilayah perbatasan merupakan gerbang depan sekaligus posisi strategis dalam dunia perdagangan dengan negara tetangga.
Salah satu paradigma baru yang dapat dilakukan dalam pengelolaan perbatasan yakni dengan pendekatan Security Approach, Prosperity Approach, Environment Approach.
“Adapun kebijakan yang diambil yaitu mempertegas batas wilayah guna mempercepat pembangunan, membangun sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara yang terpadu,ramah investasi,serta memanfaatkan potensi kawasan perbatasan,” tegas Tjahjo.
Sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yakni pemerintah ingin melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman. Pemerintah juga tak akan absen dalam membangun tata kelola pemerintahan/meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Termasuk juga soal produktivitas rakyat serta daya saing demi terwujudnya kemandirian ekonomi. Serta melakukan revolusi karakter bangsa demi memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
“Maka pembangunan dalam kurun waktu dua tahun ini difokuskan pada percepatan pembangunan di wilayah perbatasan,” ujar dia.
Ia meminta untuk mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu sehingga, dalam prakteknya PLBN harus bisa menjadi marketing point Perdagangan lintas negara serta meminimalisir kegiatan lalu lintas perbatasan yang ilegal seperti penyelundupan.
“Dengan didukung oleh pengecekan di wilayah perbatasan di berbagai daerah, maka akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sumber :Puspen Kemendagri