Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Implementasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/8/2023). Rakor tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Indonesia serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Indonesia.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjelaskan, forum ini digelar untuk merumuskan dan menyepakati pelaksanaan implementasi kegiatan P3PD baik pusat serta daerah. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk menyosialisasikan petunjuk pelaksanaan implementasi P3PD tim daerah.
“Hasil yang diharapkan, provinsi membentuk tim pelaksana atau sekretariat bersama (sekber) untuk mendukung pelaksanaan P3PD di daerah berdasarkan surat kepala daerah,” ujar Eko.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam pengarahannya menyampaikan, digelarnya kegiatan ini merupakan upaya Kemendagri untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Mendagri ingin pemerintahan desa dapat berperan maksimal dan mampu berkontribusi dalam menekan laju urbanisasi.
Dirinya menceritakan, dalam kunjungannya ke Jepang beberapa waktu silam, Mendagri berjumpa dengan sejumlah pejabat dari negara tersebut. Saat itu Mendagri banyak menyimak tantangan yang tengah dihadapi oleh negara Jepang, yang salah satunya yakni banyaknya penduduk yang berusia senja. Mayoritas penduduk di sana memiliki angka harapan hidup yang tinggi lantaran didukung oleh gaya hidup sehat, pola makan yang baik, hingga infrastuktur kesehatan yang andal.
Kendati demikian, Jepang juga memiliki pekerjaan rumah yang masih terus diatasi. Hal itu seperti menurunnya angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk yang cenderung di angka minus. Kondisi tersebut ditengarai akibat dari meningkatnya angka urbanisasi di Jepang.
“Why it happened? Akar masalah utamanya adalah karena terjadinya tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Jadi percentage people Japan live cities, ini angkanya around 91,7 percent of people in Japan live in cities,” ujar Mendagri.
Lantaran urbanisasi tersebut, saat ini kebanyakan penduduk di Jepang cenderung menetap di perkotaan. Situasi itu menjadikan para penduduk Jepang, terutama yang berusia 20-49 tahun, cenderung menghadapi biaya hidup yang tinggi. Hal ini kemudian berdampak pula terhadap keengganan sebagian besar penduduk untuk memiliki keturunan, sebab dikhawatirkan kondisi itu menambah beban biaya hidup keluarga.
Oleh karena itulah Mendagri kembali menekankan pentingnya mengoptimalkan peran pemerintahan desa. Menurut Mendagri, desa perlu diperkuat untuk menekan perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Desa, dalam konteks tersebut, dapat terus dipacu agar menjadi sumber perekonomian alternatif masyarakat yang selama ini banyak terpusat di wilayah perkotaan.
“Oleh karena itulah, penting bagi kita melakukan langkah yang sangat strategis untuk sekian generasi ke depan itu mencegah terjadinya urbanisasi. Di satu sisi, jangan terjadi seperti Jepang dan Korea, dan yang kedua adalah bagaimana kita melompat mempercepat mesin ekonomi kita secara simultan kota bergerak desa juga bergerak,” tandasnya.
Puspen Kemendagri