.jpeg)
(Jakarta, 27/12)—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia terkait Kesiapan Rakor Penanggulangan Pandemi Covid-19 masa Nataru dan Penanganan Varian Omicron melalui Video Conference.
Menteri Dalam Negeri (Mendagari) M. Tito Karnavian membuka kegiatan yang dihadiri oleh 671 peserta rapat virtual berplatform zoom meeting dan didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang secara bergantian dalam kesempatan yang sama menjadi narasumber guna menjelaskan mengenai antisipasi, kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat menanggulangi sebaran pandemi yang didorong oleh pemerintah daerahnya, khususnya menghadapi lonjakan mobilitas massa di libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Oleh karena itu, Tito menegaskan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk cakap, cepat dan bersinergi dengan baik bersama Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta TNI dan Polri
.jpeg)
“Salah satu contoh pelaksanaan vaksinasi yang kami nilai berhasil adalah Provinsi Bali. Melalui Gubernurnya Bli I Wayan Koster, kami dapatkan informasi bahwa percepatan vaksinasi hingga mencapai 100 persen hanya bisa dilakukan dengan mudah jika koordinasinya berjalan dengan baik ke level Forkopimda tingkat 2, 3 dan seterusnya, yaitu melalui Bupati dan Walikota, Forkopimda, OPD, TNI dan Polri sehingga target pun tercapai,” tegas Tito.
Menurutnya lagi, koordinasi yang baik sejak dari tingkat gubernur hingga tingkat terkecil merupakan poin penting keberhasilan pemerataan vaksinasi, dan koordinasi dalam mengantisipasi lonjakan pergerakan massa di libur Nataru.
.jpeg)
Menkes Budi Sadikin sepakat dengan arahan Mendagri kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang pada hari ini hadir secara virtual dalam Rakor. Budi pun menegaskan bahwa saat ini target pemerintah dalam capaian vaksinasi hingga akhir Desember 2021 adalah 70 persen. “Sejauh ini baru 21 Provinsi yang sudah mencapai target, mulai dari yang tertinggi yaitu DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Banten, Gorontalo, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Budi pun menyayangkan bila vaksinasi lambat mencapai target karena akan berakibat banyak dosis vaksin yang kedaluwarsa. Bahkan dalam paparannya, Budi menjelaskan bahwa jika target Desember 100 persen belum tercapai, maka dimungkinkan aka nada 2,2 juta dosis yang akan kedaluwarsa di lima pekan ke depan.
“Kami juga sangat menginginkan masyarakat bisa sehat, karena kami berada di Kementerian Kesehatan bukan Kesakitan, sehingga melalui antisipasi dini pemerataan vaksinasi melalui kolaborasi seluruh unsur pemerintahan tadi harapannya, semua masyarakat bisa lebih berdaya tahan tubuh kuat, tidak perlu dirawat. Sebab di bulan ini juga, mulai ada obat yang namanya Monupiravir dan Paxlovid, yang dikonsumsi pada orang dengan deteksi positif Covid-19 namun tidak perlu dirawat. Dan harganya pun relative terjangkau,” tegasnya.
.jpeg)
Namun demikian, Budi kembali menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemenkes lebih mengajurkan dan berharap untuk mendorong masyarakat lebih baik sehat, salah satunya melalui vaksinasi, yang nyata efektif menekan peneyabaran penularan virusnya. Harapannya lagi, saat ini juga sudah mulai ada swab PCR yang bisa mendeteksi varian Omicron, jadi penanganan antisipasi penanggulangan pandemi bisa lebih komprehensif.
Pada gilirannya, penanggulangan juga tak akan mampu hanya ditanggulangi oleh satu lembaga saja, tak hanya Kemenkes maupun Kemendagri, melainkan juga seluruh unsur terkecil pemerintahan, OPD serta TNI dan Polri. “Sehingga libur Nataru ini tidak menjadi penyebab meningkatnya kasus dampak pandemi Covid-19, dengan varian barunya Omicron,” pungkas Tito.