Jakarta - Meski jumlahnya menurun dibanding tahun lalu, namun kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi hingga saat ini. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri untuk membahas masalah itu siang ini.
Pembahasan itu digelar dalam rapat terbatas dengan tema 'Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan' di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Beberapa menteri yang hadir ada Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhajjir Effendy, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, Menkes Nila Moeloek, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Sofjan Dalil, Menko PMK Puan Maharani, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Para menteri itu saat ini sudah berada di ruang rapat kantor Presiden. Rapat dijadwalkan pukul 14.00 WIB, namun hingga pukul 14.10 WIB belum dimulai.
Terkait kebakaran hutan dan lahan ini, data terakhir BNPB berdasarkan pemantauan satelit LAPAN hingga pagi tadi, mencatat masih ada 339 hotspot yang teramati dengan tingkat kepercayaan sedang (30 - 79%) dan tinggi (80 - 100 %).
Hotspot sedang (220) tersebar di Jawa Tengah 4, Jawa Timur 4, Kalimantan Barat 147, Kalimantan Selatan 4, Kalimantan Tengah 22, Kalimantan Timur 20, Kep. Bangka Belitung 3, NTB 2, NTT 8, Papua 4 dan Sulawesi Selatan 2.
Hotspot tinggi ada di Jawa Tengah 1, Kalimantan Barat 105, Kalimantan Tengah 5, Kalimantan Timur 6, dan Lampung 2. Total 119 hotspot
"Sumatera tidak terdeteksi karena blank spot tidak terlintasi satelit," Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho
Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan ini lebih sedikit dan dapat teratasi cukup baik dibandingkan dengan tahun lalu. Tak hanya hotspot, tapi Indeks Standar Pencemaran udara (ISPU) juga lebih baik.
Hingga saat ini semua ISPU di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan sedang hingga baik. Begitu pula jarak pandang semuanya normal sehingga tidak ada aktivitas sekolah dan penerbangan yang ditutup akibat gangguan asap.
Keberhasilan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, upaya pencegahan dan pemadaman yang dilakukan semua pihak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Presiden secara terus menerus mengontrol upaya penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah pusat dan pemda. Ribuan personil TNI, Polri, BNPB, KLHK, BPBD, Manggala Agni, Damkar, relawan, dunia usaha dan lainnya dikerahkan melakukan upaya pencegahan dan pemadaman di lapangan.
Kedua, anomali cuaca dan indikasi menguatnya La Nina menyebabkan curah hujan turun di banyak wilayah. Kemarau basah menyebabkan hutan dan lahan sulit terbakar. Pemadaman menjadi lebih mudah. Peningkatan hujan ini mendukung upaya pencegahan.
Diperkirakan puncak potensi karhutla masih berlangsung September hingga Oktober 2016.
(bal/aan)
sumber: detik.com