Foto: Bagus Prihantoro Nugroho
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini kembali mengumpulkan beberapa pejabat kabinet kerja, beserta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Istana untuk membahas soal pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur BI Agus Matowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pemerintah akan menciptakan banyak instrumen pembiayaan melalui pasar modal.
"Ini lebih didorong untuk pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal. Berbagai instrumen akan kami ciptakan supaya mempercepat pembiayaan di pasar modal," kata Wimboh di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Saat ini, kata Wimboh, instrumen pembiayaan seperti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) sudah ada, ke depannya akan banyak instrumen sekuritisasi proyek, sekuritisasi piutang, lalu reksadana berbasis proyek.
"Akan kami percepat, nanti ke depannya juga akan kami stimulasi untuk investasi berbasis ekspor sehingga ke depan pendapatan devisa kita akan menjadi banyak sehingga investasi luar negeri yang harus kita kembalikan juga dapat pembiayaan ekspor," jelas dia.
Dengan begitu, lanjut Wimboh, jenis pembiayaan juga akan beragam, bahkan OJK juga akan menyiapkan skema lindung nilai atau hedging untuk meminimalisir risiko nilai tukar di suatu instrumen pembiayaan.
"Semuanya kami eksplorasi, KIK EBA sudah jalan, MTN sudah jalan, corporate bond sudah jalan, tinggal pasarnya perlu diperbesar. Kalau instrumennya banyak kan nanti dalem," ungkap dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menyiapkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pendanaan.
"Mengenai apa, mengenai moneter, perbankan, tingkat bunga, pajak. Jadi ya bukan sesuatu yang mendalam tapi lebih ke kebijakan-kebijakan," ungkap dia.
Lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, Presiden Jokowi ingin adanya harmonisasi yang mengundang dana segar.
"Presiden ingin harmonisasi supaya lebih bagus, terus bagaimana supaya projek kita lebih banyak lagi foreign direct invesment-nya untuk datang. Terus bagaimana suku bunga ini kan turun dah bagus bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. OJK laporkan suku bunga antar bank juga turun," jelas Luhut. (mkj/mkj)
sumber: detik.com