(Jakarta, 3/10) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes), terus memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa agar dapat segera merealisasikan anggaran yang telah disiapkan dalam APBDes.
Informasi terkini menyoal belanja Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang dilaporkan pemerintah Kabupaten dan Kota selalu dinanti publik. Sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran serta adaptasi di era digital, informasi belanja Posko PPKM sudah bisa dilaporkan melalui Aplikasi Konsolidasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Yuntohungo menginformasikan bahwa dengan ketersediaan alokasi pada APBDes, diharapkan Posko PPKM Mikro dapat melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung dan dapat menggunakan mata anggaran yang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).
“Dari dana desa, pemerintah desa dapat menggunakan sekurang-kurangnya 8% dari pagu dana desa untuk pengendalian Covid-19 yang dilaksanakan melalui Posko PPKM Mikro di tingkat desa,” tegasnya.
Sementara itu, hasil laporan belanja Posko PPKM melalui aplikasi Siskeudes yang diterima Pemerintah daerah (Pemda), tergambar bahwa progres realisasi belanja PPKM Mikro, per 01 Oktober 2021, telah melapor sebanyak 201 kabupaten dan kota dari 23 Provinsi. Persentasi realisasi atas alokasi adalah Sulawesi Tengah 85%, Jawa Barat 77%, Kalimantan Barat 77%, Banten 74%, Gorontalo 72%, Sulawesi Tenggara 71%, Bengkulu 60%, Lampung 52%, DI. Yogyakarta 48%, Kalimantan Utara 46%, Jawa Timur 43%, Sulawesi Utara 42%, Bali 40%, Jawa Tengah 40%, Kalimantan Selatan 34%, Riau 33%, Sumatera Barat 31%, Sumatera Selatan 15%, Jambi 12%, Kalimantan Tengah 12%, Kepulauan Riau Kepri 2%, Sumatera Utara 2%, Nusa Tenggara Timur 1%.
Lalu, jumlah desa salur dan belum salur Dana Desa untuk PPKM Mikro sebesar 8%. Progres penerimaan Laporan PPKM berjumlah 26180 Desa dan 148 Kabupaten/Kota. Progres realisasi belanja per bidang, yakni Bidang I Sub Bidang Kesehatan pada Penyelenggaraan Desa Siaga tercatat 34.330 paket dengan anggaran Rp. 99.565.497.806. Untuk realisasinya Rp. 48.521.376.865 dan progres laporannya 49%.
Pada Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 tercatat 18.366 paket dengan anggaran Rp. 37.035.486.651. Direalisasikan Rp. 23.537.420.892 dan progres laporannya 63%. Kemudian Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Testing /Tracing/Treatment Kesehatan tercatat 17.118 paket dengan anggaran Rp. 8.010.272.389, realisasinya Rp. 4.611.687.203 dan progress laporannya 58%.
Selanjutnya Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan pembersih tangan (Hand Sanitizer) tercatat 10.709 paket dengan anggaran Rp. 19.145.130.975 dan realisasinya Rp. 13.532.968.696 dengan progress laporan 71%. kemudian Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan, target 23230 kali dengan anggaran Rp. 19.590.994.310 dan realisasinya Rp. 10.886.605.182 serta progress laporannya 56%.
Pada pos Penyiapan dan/atau Perawatan ruang Isolasi Desa diberikan 4.921 unit dengan anggaran Rp. 21.632.280.648, realisasinya Rp. 11.042.025.328 serta progress laporannya 51%. Untuk Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 di Desa diberikan 8.686 Paket dengan anggaran Rp. 31.614.311.507 dan realisasinya Rp. 17.416.170.574 serta progress laporannya 55%.
Pada Bidang III, Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, untuk Pengadaan Pos Keamanan Desa 3.137 Unit dengan anggaran Rp. 15.121.157.980 kemudian realisasinya Rp. 11.223.451.999 dengan progress laporannya 74%. Pada Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa adalah 6.293 paket dengan anggaran Rp. 23.300.256.824, realisasinya Rp. 15.159.733.402 dan progress laporannya 65%.
Untuk Bidang IV, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Penguatan Katahanan Pangan Tingkat Desa. Untuk Pembangunan Lumbung Desa 117 Unit dengan anggaran: Rp. 3.815.357.846, realisasinya Rp. 1.998.256.850 serta progresnya 52%. Sedangkan Pengelolaan Lumbung Desa 3.599 paket dengan anggaran Rp. 2.950.506.260, realisasinya Rp. 2.102.662.440 dan progres laporannya 71%.
Di Bidang V, Sub Bidang Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana. Sarana Prasarana Tanggap Darurat) Bencana tercatat 2.784 paket dengan anggaran Rp. 28.751.488.65, dan realisasinya Rp. 12.428.412.680 serta progresnya masih 43%. Sedangkan untuk Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana ada 3.432 paket, dengan anggaran Rp. 12.821.252.607. Untuk laporan realisasinya Rp. 6.207.694.513, jadi progresnya di 48%.
Kemudian Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana ada 3.751 paket, anggaran Rp. 35.641.825.632, dengan realisasi Rp. 14.821.972.339, sehingga progresnya di 42%. Sementara itu untuk Bantuan bahan Pangan/Sembako ada 71.380 KK dengan anggaran Rp. 22.220.045.641 yang realisasinya Rp. 9.660.209.398. Jadi progresnya adalah 44%. Selanjutnya untuk Bantuan Pengobatan tercatat 9.629 orang dengan anggaran Rp. 2.184.556.851 dan realisasi Rp. 962.173.501. Jadi progresnya masih 44%.
Melalui informasi ini, Yusharto berharap media dan masyarakat umum bisa turut serta mengawasi penggunaan dana desa dalam rangka penanggulangan Covid-19. Kontrol yang baik dari publik mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan berintegritas.