Pada Hari Jadi Ke – 16 Provinsi Banten ini, Pemerintah menyampaikan selamat kepada segenap jajaran pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Banten. Semoga acara peringatan Hari Jadi ke 16 Provinsi Banten ini, mampu menggugah semangat dan mendorong kerja keras semua pihak untuk menjadikan Provinsi Banten lebih maju di masa depan.
Pada kesempatan yang baik ini Pemerinah juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Banten yang telah berhasil membawa provinsi ini semakin maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
Keberhasilan ini tentu merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah provinsi dalam membangun sinergi antara Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Dalam kurun waktu 16 tahun berpemerintahan sebagai daerah otonom, terlihat secara umum pembangunan di Provinsi Banten telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas demokrasi lokal yang tumbuh, perbaikan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, maupun daya saing daerah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Pesatnya pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten, dapat dilihat dari beberapa indikator seperti, meningkatnya Indek Pembangunan Manusia Provinsi Banten dari 67,2 persen pada tahun 2003 menjadi 70,27 persen pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi daerah secara progresif pada triwulan II tahun 2016 mampu tumbuh 5,16 persen. Sedangkan prosentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 9,22 persen pada tahun 2003, menjadi 5,42 persen pada Maret 2016. Prosentase pengangguran juga mengalami penurunan dari 17,45 persen pada tahun 2003 menjadi 7,95 persen pada Februari 2016.
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Banten juga terlihat dari meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dari 7,96 pada tahun 2011 menjadi 8,27 pada tahun 2015, serta bertambahnya rata-rata Angka Harapan Hidup dari 68,68 menjadi 69,43 pada tahun 2015.
Prestasi yang menggembirakan juga dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten pada tahun 2001 hanya Rp 212,39 miliar, meningkat menjadi Rp 5,2 triliiun pada tahun 2016 ini. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah dalam berpemerintahan daerah di Provinsi Banten.
Walaupun beberapa indikator makro pembangunan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dalam kurun beberapa kurun waktu terakhir ini, namun Provinsi Banten sesungguhnya menghadapi permasalahan dan tantangan yang besar di masa depan.
Kesenjangan kuantitas dan kualitas pembangunan antar wilayah yang masih tinggi, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan kawasan yang belum optimal, menekan angka kemiskinan dan pengangguran sekecil mungkin, meningkatkan investasi, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan pelayanan dasar serta penataan reformasi birokrasi guna mewujudkan good local governance, merupakan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan penanganan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
Provinsi Banten merupakan salah satu daerah provinsi yang mendapatkan tugas untuk mensukseskan beberapa agenda besar pembangunan nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah dialokasikan 12 proyek strategis nasional yang berada di Provinsi Banten. Beberapa diantaranya adalah pembangunan jalan tol Serang-Panimbang, pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja, pembangunan Bandara Banten, pembangunan kawasan ekonomi (KEK) Tanjung Lesung, dan pengembangan Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta, serta proyek-proyek strategis lainnya.
Disamping proyek strategis nasional tersebut, Provinsi Banten juga tetap mengedepankan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya, seperti Kajian Preaktivasi Kereta Api Rangkasbitung-Labuhan, dan Pengembangan Kota Baru Maja, yang pada akhirnya akan menjadi tumpuan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Provinsi Banten.
Kepercayaan yang diberikan Pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek strategis tersebut, menjadi tantangan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, akuntabel dan berorientasi oleh seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan pemerintahan daerah.
Menghadapi masa-masa penting dalam tumbuh kembang Provinsi Banten, dibutuhkan kepemimpinan daerah yang kuat dan visioner. Oleh karenanya, pada 15 Februari 2017 nanti, diharapkan seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya itu sebauntu memilih Gubernur/Wakil Gubernur Masa Bhakti 2017-2022, dengan sebaik-baiknya.
Pada kesempatan yang baik ini Pemerinah juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Banten yang telah berhasil membawa provinsi ini semakin maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
Keberhasilan ini tentu merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah provinsi dalam membangun sinergi antara Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Dalam kurun waktu 16 tahun berpemerintahan sebagai daerah otonom, terlihat secara umum pembangunan di Provinsi Banten telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas demokrasi lokal yang tumbuh, perbaikan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, maupun daya saing daerah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Pesatnya pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten, dapat dilihat dari beberapa indikator seperti, meningkatnya Indek Pembangunan Manusia Provinsi Banten dari 67,2 persen pada tahun 2003 menjadi 70,27 persen pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi daerah secara progresif pada triwulan II tahun 2016 mampu tumbuh 5,16 persen. Sedangkan prosentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 9,22 persen pada tahun 2003, menjadi 5,42 persen pada Maret 2016. Prosentase pengangguran juga mengalami penurunan dari 17,45 persen pada tahun 2003 menjadi 7,95 persen pada Februari 2016.
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Banten juga terlihat dari meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dari 7,96 pada tahun 2011 menjadi 8,27 pada tahun 2015, serta bertambahnya rata-rata Angka Harapan Hidup dari 68,68 menjadi 69,43 pada tahun 2015.
Prestasi yang menggembirakan juga dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten pada tahun 2001 hanya Rp 212,39 miliar, meningkat menjadi Rp 5,2 triliiun pada tahun 2016 ini. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah dalam berpemerintahan daerah di Provinsi Banten.
Walaupun beberapa indikator makro pembangunan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dalam kurun beberapa kurun waktu terakhir ini, namun Provinsi Banten sesungguhnya menghadapi permasalahan dan tantangan yang besar di masa depan.
Kesenjangan kuantitas dan kualitas pembangunan antar wilayah yang masih tinggi, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan kawasan yang belum optimal, menekan angka kemiskinan dan pengangguran sekecil mungkin, meningkatkan investasi, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan pelayanan dasar serta penataan reformasi birokrasi guna mewujudkan good local governance, merupakan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan penanganan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
Provinsi Banten merupakan salah satu daerah provinsi yang mendapatkan tugas untuk mensukseskan beberapa agenda besar pembangunan nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah dialokasikan 12 proyek strategis nasional yang berada di Provinsi Banten. Beberapa diantaranya adalah pembangunan jalan tol Serang-Panimbang, pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja, pembangunan Bandara Banten, pembangunan kawasan ekonomi (KEK) Tanjung Lesung, dan pengembangan Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta, serta proyek-proyek strategis lainnya.
Disamping proyek strategis nasional tersebut, Provinsi Banten juga tetap mengedepankan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya, seperti Kajian Preaktivasi Kereta Api Rangkasbitung-Labuhan, dan Pengembangan Kota Baru Maja, yang pada akhirnya akan menjadi tumpuan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Provinsi Banten.
Kepercayaan yang diberikan Pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek strategis tersebut, menjadi tantangan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, akuntabel dan berorientasi oleh seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan pemerintahan daerah.
Menghadapi masa-masa penting dalam tumbuh kembang Provinsi Banten, dibutuhkan kepemimpinan daerah yang kuat dan visioner. Oleh karenanya, pada 15 Februari 2017 nanti, diharapkan seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya itu sebauntu memilih Gubernur/Wakil Gubernur Masa Bhakti 2017-2022, dengan sebaik-baiknya.