Bogor, (11/2)-Untuk memastikan penanganan Covid-19 pada level desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring pelaksanaan PPKM Mikro tingkat desa di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala Subdit Wilayah III Direktorat FPKAD Maria Antonia Nine Hargi bersama tim pada hari Rabu, (9/2/2022).
Penyebaran Covid-19 sudah memasuki tahun ke-tiga dan belum berakhir, bahkan saat ini dunia harus waspada dengan munculnya varian omicron yang saat ini juga telah menyebar di Indonesia. Hingga 6 Februari situasi Covid 19 di Indonesia menunjukan peningkatan kasus dari 471.504 spesimen terdapat 17.422 suspek/gejala dan kasus aktif 188.899 terjadi peningkatan 25.431 kasus.
Secara total, Nine Hargi menyampaikan bahwa data yang dipegangnya saat ini terkonfirmasi terpapar Covid-19 4.516.480, sembuh 4.183.027 dan meninggal 144.554. Adanya peningkatan kasus aktif diharapkan dilakukan pencegaran dengan tetap menerapkan 5 M dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun herd immunity agar dapat bertahan bersama dari keterpaparan virus dengan cara vaksinasi Covid 19. Data vaksin untuk keseluruhan sasaran sebesar 208.265.720.
“Untuk efektifnya PPKM di tingkat desa melalui Posko Desa dapat dibiayai dan dianggarkan pada sub bidang Kesehatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan, dalam penguatan regulasi pelaksanaan PPKM di level desa dapat mempedomani (1) Perpres 104 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (4) Permendes PDTT nomor 7 tahun 201 tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Desa diharapkan menetapkan Peraturan Desa untuk acuan normatif pengelolaan posko desa.
Pada kesempatan itu, Kepala Desa Bojonggede Dede Mavina menyampaikan laporan bahwa Desa Bojonggede sebagai desa yang mempunyai penduduk yang padat yaitu 43.758 jiwa dan terdapat sarana mobilitas yang berada di desa seperti terminal Bojonggede dan stasiun kereta api Bojong Gede, dengan hampir terdapat 100.000 mobilisasi orang per hari. Lalu pasar desa yang semua ini merupakan pintu lalu lintas orang dan barang yang mempunyai potensi terjadinya penyebaran Covid-19.
Dalam mengantisipasi penyebaran Covid, kepala desa bersama dengan satgas Covid-19 dan para kader yang ada di desa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat dengan cara mengunjungi pasar, menggunakan alat pengeras suara untuk mengingatkan warga agar tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian, untuk menangani warga yang terpapar Covid-19, tersedia dua unit ambulan desa dan satu unit mobil operasional non medis yang siap mengantar ke rumah sakit rujukan.
“Pada sisi pendanaan untuk penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp. 147.159.360 atau 11,12% dari total pagu Dana Desa Tahun 2022 Rp. 1.323.828.000. Anggaran ini digunakan untuk pembentukan Satgas, penyemprotan disenfektan, penyedian tempat cuci tangan, pengadaan posko aman Covid-19, dan pengadaan sembako isoman bagi pasien terdampak Covid-19. Di samping pendanaan dari pemerintah, untuk penanganan Covid-19 terdapat dukungan swadaya masyarakat dengan total nilai bantuan swadaya sebesar Rp. 410.864.000,” tutur Dede.
Pada kegiatan dimaksud, Nine Hargi juga menyaksikan kegiatan pemberian sembako dan pemberian masker pada penduduk yang terdampak Covid-19. Anggaran pembelian sembako menggunakan dana talangan terlebih dahulu sebelum dana desa dapat dicairkan. Pada Posko Covid-19 juga telah tersediia vitamin dan hand sanitizer sebagai pertolongan pertama kepada masyarakat terpapar.
Kegiatan pelaksanaan PPKM Mikro pun berjalan baik berkat kerja sama dengan instansi lain, seperti TNI dan Polri. Mengingat lokasi dan kondisi Desa Bojonggede yang sangat padat serta tingginya masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 (119 orang), Tim juga mengingatkan kepada Pemerintah Desa Bojonggede beserta seluruh aparatur desa lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan serta memantau mobilitas dan kerumunan masyarakat.