Jakarta (2/2/2022)- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun anggaran (TA) 2021 telah usai. Kini persiapan Pilkades 2022 di sejumlah Kabupaten/Kota mulai dimatangkan untuk bisa dihelat usai dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di tahun 2021.
Bertempat di Ruang Nawasena, Gedung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes), Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo didampingi Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (PAPD) Aferi S. Fudail digelar rapat evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021 dan persiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022.
"Sebanyak 191 Kabupaten/Kota sudah melaksanakan Pilkades dengan rincian 12.612 Desa, 2.039 Kecamatan, 21.453.486 Daftar Pemilih Tetap (DPT), 54.215 Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta 37.089 Calon Kepala Desa (Cakades). Sementara ini terdapat 47 Kabupaten/Kota yang menunda pelaksanaan Pilkades, karena beberapa sebab termasuk karena level zona pandeminya," ujar Yusharto.
Yusharto menuturkan, pelaksanaan Pilkades tidak hanya dipantau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tetapi juga kementerian dan lembaga lain yang terkait lembaga protokol kesehatan, di antaranya Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kementerian Desa (Kemendes), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan lembaga lainnya yang terlibat pemantauan Pilkades.
"Kami sangat mengapresiasi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pilkades, harapannya semoga diperoleh Kepala Desa yang amanah dalam mengemban tugasnya. Selanjutnya akan menyusul 153 Kabupaten/Kota yang menyusun rencana Pilkades tahun 2022," kata Yusharto.
Aferi turut menyampaikan, Pilkades telah sukses dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Kampanye pun dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di desa," tukasnya.
Rapat evaluasi Pilkades 2021 dan persiapan Pilkades 2022 tersebut juga dihadiri secara virtual oleh sejumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) dari berbagai daerah.