JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengajak aparatur desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari desa-desa. Indonesia Emas 2045 adalah masa di mana Indonesia berusia emas karena genap berusia 100 tahun.
Untuk mewujudkan Indonesia Emas diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. "Mari Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Emas," katanya pada acara “Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Asistensi dan Supervisi Pelatihan Aparatur Desa Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (24/08/2023).
.jpeg)
Menurut Eko, P3PD merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur pedesaan. Melalui program ini, lebih dari 33.000 desa dari 67.496 desa akan mendapatkan pelatihan.
Menurut rencana pelatihan secara masif kepada aparatur desa akan dilakukan pada minggu pertama atau kedua bulan September. "Kalau ada waktu menghitung hari, ini tinggal menghitung hari. Beberapa saat lagi kita akan lakukan pelatihan aparatur desa secara masif," katanya.
Supaya pelatihan tersebut berkualitas, Eko meminta dukungan semua pihak, antara lain, pemerintah daerah (pemda), National Management Consultant (NMC), Regional Management Consultant (RMC), dan pemerintahan desa.
"Mari, pusat, daerah, NMC, RMC, mari sukseskan acara ini. Kalau ada masukan-masukan silakan," ujarnya. Namun, ia menegaskan, pelatihan tersebut harus benar-benar dijauhkan dari politik praktis. "Ini murni untuk pelatihan aparatur desa," tegasnya.
Eko menyatakan, Program P3PD ini dapat mendukung kesiapan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya desa melalui pelaksanaan empat pilar fungsi pemerintahan desa.
Kegiatan pelatihan ini juga diharapkan mampu mendorong jiwa kepemimpinan, membangun jiwa kewirausahaan aparatur dan pengurus kelembagaan desa, sehingga pengelolaan potensi dan sumber daya desa dapat dikelola dengan cakap dan mandiri, termasuk pengelolaan keuangan desanya.
Ke depan, Eko berharap adanya koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta dukungan kepala daerah dalam pelaksanaan dan keberlanjutan Program P3PD.
"Untuk dapat bersinergi dengan baik agar para aparatur desa selaku peserta menjadi terampil dan cakap, serta memahami alur perencanaan yang inklusif, sehingga hasilnya nanti benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa," paparnya.