(Yogyakarta, 1/12)-- Kementerian Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa hadir di Kelurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, DIY dalam rangka penetapannya menjadi pilot project desa antikorupsi. Kalurahan ini menjadi desa antikorupsi pertama di Indonesia.
Kegiatan launching pilot project dan peluncuran desa antikorupsi yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu digelar di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta pada hari Rabu 1 Desember 2021.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Halim Iskandar, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo, Direktorat Jenderal Keuangan Republik Indonesia diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, Gubernur D.I.Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Selain itu, hadir pula Wakapolda D.I. Yogyakarta Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Afianto, Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih, Kapolres Bantul AKBP Ihsan, Dandim 0729 Bantul Letkol Infantri Agus Indra Gunawan, Kapolsek Sewon Kompol Suyanto, Panewu Sewon Hartini, Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto dan Bupati Sleman Hj. Kustini Sri Purnomo.
Harapan Alex, setiap provinsi minimal ada satu desa percontohan antikorupsi.
Yusharto pun berharap agar semakin banyak desa yang menjadi contoh anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desanya.
Di Indonesia sendiri lebih dari 74 ribu desa tersebar di 34 provinsi. Jadi setidaknya ada 34 desa percontohan anti korupsi bisa hadir secara nasional sesuai harapan KPK.