Jakarta, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memperkuat komitmen Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa di tingkat kabupaten melalui tugas dan fungsinnya dalam melakukan proses pembinaan dan pengawasan serta pendampingan kepada Pemerintah Desa agar memperioritaskan kegiatan pelayanan dasar terkait air minum, kesehatan dan sanitasi dengan pembiayaan yang bersumber dari APB Desa, untuk menjamin keberlanjutan Program Pamsimas di daerah.
Program PAMSIMAS III akan berakhir pada Desember tahun 2021, berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam mendukung keberlanjutan pelayanan akses air minum dan sanitasi di Perdesaan ini, salah satu upaya tersebut adalah memperkuat tugas dan fungsi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten selaku Pembina dan Pengawas Desa.
Merujuk hal tersebut Dalam rangka menyegarkan kembali tugas dan fungsi Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa di tingkat kabupaten dalam melakukan proses pembinaan dan pengawasan serta pendampingan kepada Pemerintah Desa agar memperioritaskan kegiatan pelayanan dasar terkait air minum, kesehatan dan sanitasi dengan pembiayaan yang bersumber dari APB Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menggelar Workshop Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Peningkatan APBDesa Untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi, di Golden Boutiquen Hotel, Jakarta Pusat pada 29 September sampai 01 Oktober 2021.
Sesuai laporan Lutfi Plt. Direktur Kelembagaan dan Kerja sama Desa,” tujuan dari kegiatan ini selain untuk mengidentifikasi potensi, masalah, hambatan maupun peluang dalam pelaksanaan sinkronisasi perencanaan desa dengan perencanaan pemerintah daerah untuk kegiatan air minum, kesehatan dan sanitasi, kegiatan ini juga untuk menyampaikan hasil pelaksananaan kegiatan terkait pemerintah desa : Workshop Penguatan Pemdes, dan Workshop Peningkatan APB Desa yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pemdes sejak awal bulan September 2021 lalu, sebagai acuan bagi peserta untuk melakukan tugas da fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan serta pendampingan kepada Pemerintah Desa lokasi Pamsimas untuk menjamin keberlanjutan ”, ungkap Lutfi
Selain peserta daerah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Pusat Irma Zainal dan Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Mohammad Rizal. Lutfi juga menegaskan untuk percepatan akses air minum dan sanitasi perdesaan dan menjamin keberlanjutan pelayanan akses tersebut Ditjen Bina Pemdes akan menggandeng Tim Penggerak PKK baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa.
Kegiatan yang dibuka secara langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari OPD (Organisasi Perangat Daerah) Kabupaten terpilih di seluruh Indonesia yang menangani Desa dan perencanaan pembangunan di daerah dan juga sebagi bagian dari pengelola Program Pamsimas tingkat Kabupaten.
Dalam sambutannya Yusharto menegaskan, sehubungan dengan berakhirnya Program PAMSIMAS III pada Desember tahun 2021 ini, diharapkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten selaku Pembina dan Pengawas Desa perlu mendorong Pemerintah Desa untuk meningkatkan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi, dalam upaya memelihara, jaringan SPAMS (Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) yang sudah dibangun melalui Program Pamsimas agar terus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Bukan hanya dipelihara bahkan perlu dikembangkan dan diperluas agar semua masyarakat di desa dapat mangakses air minum dan sarana sanitasi yang sehat dan layak dan kegiatan ini dapat dianggarkan melalui APB Desa dengan beberapa upaya pendekatan dari sisi kewenangan desa, perencanaan, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa serta pembinaan Lembaga Kemasyarakat Desa, yang kesemuanya telah diatur dalam perundangan” tegas Yusharto
Yusharto juga sempat menyinggung perlunya pelibatan unsur Penggerak PKK di tingkat Kabupaten sebagai mintra Dinas yang membidangi desa, peran Penggerak PKK sangat strategis dalam urusan kebutuhan dasar, terutama kecukupan kebutuhan alayanan air minum dan sanitasi keluarga. “Untuk mendukung dan mengawal keberlanjutan pasca Program Pamsimas kami akan melibatkan unsur penggerak PKK, baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa, sehingga keberadaan SPAMS yang terbangun dapat dimanfaatkan dan dikelola serta dikembangkan dalam pemenuhan 100% akses air minum dan sanitasi masyarakat di pedesaa” ungkap Yusharto. Diakhir sambutanya Yusharto mengharapkan Workshop ini dapat mengukuhkan komitmen Pemerintahan Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pendampingan kepada Pemerintahan Desa secara berkelanjutan dan terukur.