Bogor, Jawa Barat. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong percepatan pemenuhan 100% akses air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan melalui mekanisme kerjasama desa dengan menyiapkan para pelatih tingkat Provinsi sebagai Master of Trainer untuk turun langsung menguatkan Team Pengelola Program Pamsimas Kabupaten yang nantinya akan membina dan memfasilitasi Aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam melakukan kerjasama desa untuk pembangunan air minum dan sanitasi di desa .untuk menjamin keberlanjutan pelayanan SPAMS yang dibangun melalui Program Pamsimas.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam mendukung keberlanjutan pelayanan akses air minum dan sanitasi di Perdesaan memerlukan langkah-langkah strategi untuk memperbaiki kegiatan yang sudah berjalan dan melanjutkan program Pamsimas III yang akan berakhir pada Desember 2021. Salah satu langkah strategis untuk keberlangsungan kegiatan air minum dan sanitasi perdesaan adalah mendorong Pemerintah Desa untuk melakukan kerjasama desa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menyusun Petunjuk Teknis Kerja sama Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi sebagai acuan dalam memfasilitasi proses Kerjasama Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi. Selain Petunjuk Teknis tersebut juga disusun Modul Pelatihan Kerjasama Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi sebagai instrumen peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Desa dalam menerapkan kerjasama desa untuk kegiatan air minum dan sanitasi sebagai upaya keberlanjutan pelayanan akses air minum dan sanitasi perdesaan.
Pada tahun anggaran 2021 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan melakukan pembekalan dan penguatan kapasitas kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pengelola Program, Pelaksana Program dan Masyarakat Desa, yang bertujuan untuk dapat memahami bagaimana tata cara kerja sama desa dalam kegiatan air minum dan Sanitasi, dengan menggelar “Pelatihan Bagi Master of Trainer (MoT) Kerjasama Desa Untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi”. Sesuai laporan Lutfi Plt. Direktur Kelembagaan dan Kerja sama Desa, bahwa Pelatihan bagi MOT yang dilakukan di tingkat nasional ini , kemudian akan dilanjutkan dengan Training of Trainer (ToT) di tingkat Provinsi untuk mempersiapkan pemandu pelatihan Kerjasama Desa untuk Pemerintah Desa dan Kecamatan.
Selain peserta daerah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Pusat Irma Zainal dan Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Mohammad Rizal. Lutfi juga menegaskan untuk percepatan akses air minum dan sanitasi perdesaan ini Ditjen Bina Pemdes akan menggandeng Tim Penggerak PKK baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa. Kegiatan yang dibuka secara langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari OPD (Organisasi Perangat Daerah) Provinsi yang menangani Program Pamsimas dan Konsultan Pamsimas Provinsi dari 33 Provinsi, kegiatan dilaksanakan selama empat hari di Green Forest Hotel, Bogor (22 – 25 September 2021).
Dalam sambutannya Yusharto menjelaskan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu Implementing Agency Program Pamsimas, yang mempunyai peran : Membina aparatur Pemerintah Desa dan unsur Kecamatan dalam proses penyusunan RPJM Desa/RKP Desa dalam rangka pencapaian universal akses dan agenda SDGs, membina aparatur Pemerintah Desa dalam merealisasikan dan APBDesa bidang air minum dan sanitasi dan monitoring oleh unsur kecamatan, membina Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, sebagai contoh dalam mendukung proses seleksi desa dan pelaksanaan program STBM di wilayah kecamatan serta fasilitasi kerjasama desa untuk air minum dan sanitasi, membina Dinas PMD kabupaten untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan pembangunan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.
Yusharto memenegaskan “Untuk mendukung dan mengawal keberlanjutan pasca Program Pamsimas kami akan melibatkan unsur penggerak PKK, baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa, sehingga keberadaan SPAMS yang terbangun dapat dimanfaatkan dan dikelola serta dikembangkan dalam pemenuhan 100% akses air minum dan sanitasi masyarakat di pedesaa” ungkapnya.
Diakhir sambutanya Yusharto mengharapkan dukungan semu peserta MOT untuk membatu dalam percepatan akses air minum dan sanitasi sebagai salah satu agenda nasional Presiden RI, dengan melakukan pendekatan sampai ke grass root sesuai kearifan lokal, untuk megugah kesadaran melaui statment dengan bahasa lokal. Pada kesempatan ini Yusharto meminta perwakilan peserta untuk menyampaikan statment tersebut, dari provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat, ke dua pesertapun menuturkan dengan bahasa daerahnya secara garis besar berisi ajakan kepada masyarakat untuk hidup bersih dan sehat menggunakan air bersih dan mengelola dengan baik agar berkelanjutan.