Banyuwangi (11/3)- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo didampingi Staff Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan, Sekretaris I TP PKK Pusat Irma Zainal dan Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa Malang Zain Afif melakukan kunjungan kerja rapat koordinasi teknis terkait Pencermatan Strategi Penurunan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banyuwangi, Jumat, (11/3).
Yusharto beserta rombongan diterima oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi Mujiono.
Yusharto mengatakan, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian Mendagri karena Kabupaten Banyuwangi menjadi yang terendah dari 37 kabupaten di Jawa Timur, dalam hal kemiskinan. Pemkab Banyuwangi mampu menekan angka kemiskinan periode 2020 sampai dengan 2021, yaitu sebesar 0,01 atau 1/100 persen, dibandingkan dengan kabupaten lain.
"Tentu ini menjadi menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga Kemendagri menugaskan kepada kami, untuk banyak belajar dengan Pemkab Banyuwangi yang bisa menekan angka kemiskinan begitu kecil, di tengah tekanan yang begitu besar, karena jikalau dibiarkan, semua orang akan miskin. Tetapi masih ada Pemerintah daerah yang begitu kuat menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga masyarakat bisa dicegah untuk masuk ke dalam kategori miskin, apapun level kemiskinannya," tuturnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Mujiono mengatakan bahwa penanganan kemiskinan di daerah Kabupaten Banyuwangi adalah berkat kerja keras semua pihak.
"Dalam menangani kemiskinan kami berkolaborasi, sinergitas di antara kami semua, gotong royong bagaimana SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mulai dari Sektor swasta, Perbankan, Pemkab, Kecamatan, Desa, RT, RW, bergotong royong mengatasi kemiskinan. Kekuatan itulah yang menjadi keunggulan kami dalam menekan angka kemiskinan," pungkas Mujiono.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Arif Setiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kusiyadi, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Henik Setyorini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suyanto Waspo Tondo serta Kepala Dinas Kependudukan (Kadispenduk) Djuang Pribadi.