JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya melakukan peningkatan pelaksaan program penanggulangan terorisme di dalam negeri.
Terbaru, BNPT menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengajak pemerintah daerah lebih aktif dalam program tersebut.
“MoU ini sangat penting untuk mendukung program-program penanggulangan terorisme, terutama yang melibatkan pemerintah daerah,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Kata dia, MoU tersebut, diharapkan bisa terwujud sistem pembinaan kepada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga, dan jaringannya secara efektif dan efisien.
Tak cuma itu, dengan aktifnya pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan akan menciptakan imunitas di masyarakat dari penyebaran paham radikal terorisme di daerah.
“Ini juga penting untuk melakukan deteksi dini ancaman terorisme yang muncul di masyarakat,” beber Suhardi.
Selama ini, BNPT sendiri telah memiliki mitra pencegahan terorisme di daerah yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Organisasi ini merupakan reperesentasi BNPT di setiap provinsi di Indonesia.
“Dengan adanya MoU ini, diharapkan akan terjadi partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan dan melibatkan FKPT dalam melindungi daerahnya masing-masing dalam penanggulangan terorisme,” ujar dia.
Dari segi pengawasan, BNPT menganggap pelibatan pemerintah daerah tersebut penting untuk mendukung program BNPT dalam melakukan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 di wilayah perbatasan negara.
“Apalagi Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beberapa daerah sering dijadikan kelompok teroris sebagai pintu keluar masuk,” jelas Suhardi.(TimesIndonesia)
sumber: www.tjahjokumolo.com