Belajar Itu Harus Berulang

Kantor Desa Simarasok, Kec. Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat
 

Menarik berbincang-bincang tentang implementasi UU Desa dengan masyarakat dan perangkat nagari di Nagari Simarasok, Kec. Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat. Usai berembug membahas kemajuan pembangunan nagari dengan Dana Desa sengan suasana mengalir dan hangat, Tim JBP berhasil mewawancarai Sekretaris Nagari (Sekna), Kader Perempuan, Kepala Jorong dan LPM Nagari Simarasok.

Sekretaris Nagari
Zul Hendri, selaku Sekretaris Nagari yang sempat diwawancarai Tim JBP usai rapat warga di aula Kantor Nagari, menjelaskan bahwa terbitnya UU No  6/2014 merupakan berkah tersendiri. “Di sini kami merasakan adanya perubahan, di mana selama ini kami menerima pembangunan dari atas,  kami hanya menyiapkan sarana dan fasilitas. Sekarang dana itu kami yang mengelola, sementara kami ini kan hanya lulusan SMA. Kami harus belajar dari awal, tidak bisa diharapkan seratus persen baik seperti dulu yang dikerjakan oleh PU atau yang lainnya”, papar Zul Hendri merendah.

“Kelemahan kami SDM-nya kurang. Yang membahagiakan, saat ini kami bisa melaksanakan kegiatan apa yang menjadi kemauan kami (masyarakat). Kalau selama ini apa yang menjadi agenda dari atas, harus kami terima. Adapun yang memberatkan, kami harus bertanggungjawabkan pengelolaan uangnya dengan baik dan transparan.”, ujar Zul.

“Pelatihan peningkatan kapasitas 2016 baru mau dilaksanakan. Tentu bagi kami belum cukup sekali belajar untuk menjadi mahir sehingga perlu belajar berulang-ulang”, lanjut Zul menjelaskan.
 

Rita Sopia, Kader Perempuan  tak mau kalah untuk berkomentar tentang terbitnya UU Desa. Menurutnya, terbitnya UU sudah dirasakan manfaatnya bagi kelompok perempuan. Sebagian dana pemberdayaan perempuan yang disalurkan melalui kelompok PKK Nagari untuk belajar menjahit, memasak dll sudah diterima dan tersalurkan. Bantuan bagi kelompok miskin juga sudah disampaikan untuk ternak dll. 

Kelompok usia dini kami juga sudah mendapat bantuan untuk PAUD termasuk beli peralatan. Dalam tahu 2016 ada yang sudah menerima dan ada yang sedang akan menerima. Mudah-mudahan tahun 2017 akan makin lancar. Awal tahun kemaren, dengan adanya perubahan peraturan baru, sempat membuat pengurus ngos-ngosan. Begitu uang banyak turun, SDM belum siap namun harus mempertanggung jawabkannya dengan sebaik-baiknya. “Semoga dana akan terus bertambah. Masyarakat kami sangat merasakan manfaatnya. Mewakili kelompok perempuan nagari, kami mengucapkan rasa terimakasih kepada Pemerintah. Tidak sedikit persoalan di lapangan. Banyak kritikan dan komplain dari masyarakat yang tidak terpenuhi aspirasinya. Namun sebagai pelayan masyarakat kami harus berlapang dada”, jelas Rita.

“Positifnya, dengan adanya UU Desa maka uang pemerintah bisa lebih optimal. Di sini uang sebanyak Rp 100 juta bisa dibelanjakan untuk membangun 20 – 30 m sekarang hanya dengan 20 juta untuk uang sepanjang itu. Artinya sekarang ini semangat gotong royong masyarakat semakin tinggi berkat membaiknya pengelolaan nagari.”, ungkap Sahurman, Kepala Jorong Simaraso. 

Zaimar Palugo Marajo, LPM Nagari mengungkapkan adanya kebaikan dan keburukannya dari UU Desa. Kebaikannya, masyarakat bisa membangun dari apa yang kami rencanakan. Kalau dulu uang dari atas, perencanaan juga dari atas. Sekarang tumbuhnya dari bawah, uang dari atas. Keburukan atau efek negatifnya, Jokowi belum memenuhi janjinya saat kampanye mau ngasih semilyar setiap desa. Nyatanya uang hanya direalisasi pembayarannya secara berangsur-angsur. “Kami mengharapkan apa yang beliau janjikan bisa dipenuhi. Kami menyukai Jokowi, cepat mengambil kesimpulan dan berani, tapi tolong janjinya dipenuhi”, papar Zaimar.  (Red/Agt)