Jakarta - Kamis, 6 Juni 2024 bertempat di Novotel Bangkok on Siam Square Thailand, Delegasi Republik Indonesia yang diwakili oleh Tim Kementerian Dalam Negeri hadir pada Sidang Ke-24 Governing Council Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP). Pelaksanaan Sidang GC-24 CIRDAP diawali dengan pelaksanaan Sidang Ke-34 Executive Committee (EC-34) pada tanggal 4 – 5 Juni 2024.
.jpg)
Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, M.Si – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan mewakili Menteri Dalam Negeri RI hadir pada sidang tersebut sebagai Ketua Delegasi RI pada Sidang GC-24 sedangkan Ketua Delegasi RI pada Sidang EC-34 yaitu Plh. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, SH. MH didampingi perwakilan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Murtono, S.STP, M.Si- Direktur Fasilitasi Kerja Sama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Winda Cattleya, S.IP, M.Si -Perencana Ahli Muda dan perwakilan dari Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, Dwi Yani Anggun Sari, SS, MA - Analis Kebijakan Ahli Madya, Muhammad Faisal Rizki, S.IP – Pengelola Informasi Kerjasama sebagai Anggota Delegasi RI dan perwakilan dari KBRI di Bangkok. Sidang GC-24 dan EC-34 CIRDAP dihadiri oleh 14 negara anggota CIRDAP, yaitu: Bangladesh, Fiji, India, Indonesia, Iran, Lao PDR, Malaysia, Nepal, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, dan Vietnam, selain itu sidang juga dihadiri oleh observer dan mitra pembangunan, Afghanistan tidak dapat menghadiri sidang tersebut. Sidang EC-34 membahas 22 agenda sedangkan Sidang GC-24 CIRDAP membahas 8 agenda pokok. Dalam pembahasan Agenda Sidang terpilih sebagai Ketua Sidang EC-34 dari Thailand dan wakil ketua dari Vietnam, sedangkan Ketua Sidang GC-24 berasal dari Bangladesh dan wakil ketua dari Fiji. Pada Sidang GC-24 terpilih sebagai Direktur Jenderal CIRDAP periode 2024-2028 adalah Dr. P Chandra Shekara dari India.
(3).jpg)
(1).jpeg)
Pada pertemuan tersebut Dr. La Ode sebagai Ketua Delegasi RI mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan country statement “Pembangunan yang merata merupakan tantangan besar bagi Indonesia sehingga Presiden Joko Widodo fokus pada Agenda Prioritas Nasionalnya, yang dikenal sebagai Nawa Cita, dalam membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah dan pedesaan, dalam kerangka negara kesatuan”. Selain itu isu penting terkait beberapa aspek strategi kedepan juga disuarakan Indonesia pada forum CIRDAP. Indonesia menyampaikan 3 strategi utama dalam pembangunan Desa antara lain: Pertama, pengesahan Undang-Undang Desa beserta amandemen dan turunannya sebagai dasar bagi pembangunan desa di Indonesia. Kedua, alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketiga, program pemerintah desa harus diperkuat, termasuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Disisi lain Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah memainkan peran penting dalam pembangunan desa, termasuk memberikan bimbingan tentang penyusunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pengelolaan keuangan dan aset desa, serta memfasilitasi kerjasama, lembaga, dan badan permusyawaratan desa, serta Kementerian Dalam Negeri juga telah meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen keuangan, kepemimpinan, dan keterampilan manajerial, di bawah Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Indonesia menyambut baik kunjungan dari negara anggota CIRDAP dan menantikan kerjasama dalam pengembangan desa yang maju, mandiri dan sejahtera ungkap Dr. La Ode dihadapan delegasi negara anggota CIRDAP ?Lia/Kr
.jpg)