Jakarta - Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas kinerja anggaran terbaik dilingkup Kemendagri.
Penghargaan diberikan Mendagri kepada satuan kerja (Satker) yang memiliki kinerja anggaran terbaik dengan dibagi menjadi tiga kelompok sesuai besaran anggaran dan mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan anggaran yang dikelola tahun anggaran 2022 pada saat melantik pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP, Rabu (15/03/2023).
"Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya ingin memberikan penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2022 bagi satker di lingkungan Kemendagri dan BNPP melalui penilaian indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan
indikator kinerja yang meliputi aspek, kualitas perencanaan anggaran, implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan kualitas anggaran," ungkap Mendagri.
Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang mendapatkan peringkat pertama dalam kategori pagu kecil (≤ 50 miliar) di antara 16 satker lainnya.
"Kategori pagu kecil (≤ 50 miliar) yang terdiri dari 16 Satker, terbaiknya adalah: (1) Balai Pemerintahan Desa Malang (98,36), (2) IPDN Kampus Sumatera Barat (98,01), (3) IPDN Kampus Sulawesi Selatan (97,96)," ungkap Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri mengatakan nilai IKPA tersebut menjadi indikator kinerja pada dokumen perencanaan baik di renja maupun renstra bahkan menjadi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.
Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilakukan penilaian terhadap 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja lingkup Kemendagri yang datanya bersumber dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kementerian Keuangan. Nilai akhir IKPA Kemendagri Tahun 2022 adalah 96,48 atau meningkat sebesar 2,02 point dibandingkan Tahun 2021 yaitu 94,46 dan telah melampaui dari target Tahun 2022 yaitu sebesar 96.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada jajarannya untuk meningkatkan kinerja pada Tahun 2023.
"Kepada 8 satker dari kantor pusat dan UPT yang nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dibawah target nilai yang telah ditetapkan dalam renstra sebesar 96 persen. Saya berharap capaian yang ada dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi
di Tahun 2023," ujar Tito.
Perihal peningkatan kinerja Mendagri memberikan 3 pesan guna melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja atau mencapai target nilai yang harus dicapai.
"Pertama, Melakukan penyerapan anggaran sebesar 17% sampai dengan 31 Maret 2023 (Triwulan I)," ungkap Tito.
"Kedua, Menginventarisir pekerjaan kontraktual yang belum dilaksanakan, segera memproses pengadaan barang/jasa, melakukan pendaftaran data kontrak, dan melakukan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan serta menghindari keterlambatan penyelesaian tagihan dan keterlambatan pengajuan penggantian UP/TUP," tambahnya.
Ketiga, Intensifkan pemantauan dan pengendalian terhadap permasalahan pengelolaan keuangan serta lakukan koordinasi penyelesaian dengan instansi terkait (internal/eksternal).
Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto Purnomo Putro turut berbangga dan mengapresiasi atas prestasi yang dicapai oleh Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah binaan Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
"Kepada Kepala Balai Zain Afif, terima kasih banyak atas kinerja yang baik dari Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, kiranya hal ini dapat memacu semangat rekan-rekan agar capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa, serta Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Lampung bisa tinggi," kata Eko.