blog image
Created by : admin - 2022-03-04 14:53:15

Jakarta, (3/3) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Yusharto Huntoyungo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 secara virtual, Rabu (2/3/2022). Kegiatan ini merupakan undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy yang memimpin Rakor tersebut menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos). Dia mengatakan, Presiden menginginkan agar penyaluran Bansos dapat dipercepat pada dua minggu terakhir Februari 2022. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) agar disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Sementara itu, untuk penyaluran Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mengalami kesulitan karena lokasi dan kondisi keluarga, agar dapat memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia. Adapun pembiayaannya akan ditanggung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Terkait hal tersebut maka saya mengarahkan agar Kemensos, Kementerian Desa (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan (Riset dan Teknologi) untuk mempercepat penyaluran Bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari 2022. Selanjutnya, seluruh pihak agar berkomitmen mengawal percepatan penyaluran Bansos. Khusus untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta membuat Tim Satgas Pengawalan agar pemerintah daerah (pemda) juga mendukung percepatan salur Bansos, dan adanya pengawalan oleh TNI-Polri terutama di daerah sulit," papar Muhadjir.

Tak hanya itu, Muhadjir juga mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat menyosialisasikan kepada Pemda maupun Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) melalui berbagai saluran media. Sosialisasi tersebut berisi daftar nama penerima Bansos, nilai Bansos, serta waktu penyaluran. Selain itu, perlu juga memastikan Bansos tersebut dimanfaatkan untuk konsumsi kebutuhan pokok.

Di sinilah peran Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes, yaitu menggerakkan Aparatur Pemerintah Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat bersama jajaran Forkopimda bergerak bersama dalam sinergi yang solid. Sehingga sosialisasi mengenai Bansos ini tepat informasi, tepat guna dan juga sasaran.

Selain Yusharto, rapat tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Sugeng Hariyono, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Sugito, Direktur Utama (Dirut) beberapa bank, Dirut PT Pos Indonesia, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta beberapa pihak lainnya.