Jakarta (18/3)- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar webinar SAPA DESA bertema Inventarisasi Aset Desa Wilayah Kalimantan dipimpin oleh Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Sugeng Gunawan dan Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Penataan Aset Desa Amrinsyah Darwis mewakili Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Lutfi T.M.A, secara virtual via zoom meeting dan live streaming youtube TV Bina Pemdes, Jumat (18/3).
Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset desa, dengan tujuan, tersedianya data aset desa secara baik dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik; serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset desa.
"Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun adalah sensus barang, dan yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan adalah opname fisik. Jika diperlukan, dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk Tim Inventarisasi pada masing-masing Desa dan dapat dibantu oleh aparat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi aset desa atas Tanah dan/atau Bangunan milik pihak lain, pemerintah desa menyerahkan tanah dan/atau bangunan dimaksud kepada pihak lain tersebut.
Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi aset desa, apabila aset desa yang diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan pemerintah desa, maka dibuat berita acara inventarisasi antara pemerintah desa dengan pihak yang menguasai barang dimaksud. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi harus menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data aset desa dalam daftar barang dan hasil inventarisasi. Penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi aset desa adalah Kepala Desa," ujar Sugeng.
Menurut Sugeng, hal tersebut bertujuan agar semua aset desa dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset desa. Dari total 6.615 desa di Provinsi Kalimantan, hanya 480 desa yang sudah melaporkan aset desanya. Sugeng mengimbau untuk desa yang belum melaporkan, agar segera melaporkannya karena aset desa sama pentingnya dengan dana desa.
Dalam kesempatan tersebut Sugeng juga menginformasikan sumber dokumen inventarisasi aset desa.
"Dokumen inventarisasi aset desa di antaranya bersumber dari daftar aset desa; buku Induk Inventaris Desa; kartu Identitas Barang (KIB), Tanah, Kendaraan bermotor dll; daftar Inventaris Ruangan (DIR); daftar Barang Lainnya (DBL); laporan Barang Semesteran dan Tahunan; dokumen kepemilikan aset desa; Dokumen pengelolaan dan penatausahaan aset desa; dokumen lainnya yang dianggap perlu," pungkas Sugeng.
Peserta terdiri dari Pemdes, Pendamping lokal desa (PLD), Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kelurahan, Kabupaten/Kota di berbagai wilayah Indonesia.