Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah direktorat yg berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kementerian dalam negeri - kementerian dalam negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan desa disusun tahun2014 dan disahkan tahun 2015 oleh Bapak Presiden Ir. H Jokowidodo.

1945 - 1950

Bernama Direktorat PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dikelola oleh Jawatan PENMAS

1950 - 1955

DIRJEN PMD mengalami nomenklatur menjadi KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1956 - 1959

Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, membentuk organisasi penyelenggaraan masyarakat desa melalui (SK Menteri Negara Urusan Perencanaan NO. 228 Tahun 1956 dan mempunyai dasar hukum PP NO. 2 Tahun 1957 tentang organisasi penyelenggaraan PMD).

1959 - 1962

Organisasi Penyelenggaraan Masyarakat Desa mengalami penyempurnaan menjadi BIRO PMD dibawah Departemen TRANSKOPEMADA

1962 - 1964

BIRO PMD mengalami nomenklatur menjadi DIREKTORAT PMD

1964 - 1966

DIREKTORAT PMD mengalami nomenklatur kembali menjadi DEPARTEMEN PMD

1966

DEPARTEMEN PMD bersatu dengan DEPARTEMEN PENGAIRAN RAKYAT menjadi DEPARTEMEN PENGAIRAN RAKYAT DAN PMD

1968 - 1973

DIREKTORAT JENDERAL PMD mengalami nomenklatur DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA

1982 - 1984

Kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa difokuskan pada pengendalian pelaksanaan PROGRAM MASUK DESA memfungsikan LKMD dan system UDKP serta melakukan kerjasama dengan lembaga Internasional

1989 - 1994

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA mengalami nomenklatur menjadi DIREKTORAT JENDERAL PMD

2014 - 2015

DIREKTORAT JENDERAL PMD mengalami nomenklatur menjadi DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA