• Akar Sejarah Pembinaan pemerintahan desa sudah ada sejak lama, namun dimantapkan dengan adanya perubahan struktur organisasi pemerintahan desa, terutama setelah diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah.

• Periode 1968-1975: Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) mulai dimantapkan, diikuti perubahan struktur organisasi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974.

• Tahun 1986 & 1992: Terjadi perubahan nomenklatur pada Ditjen PMD, yang kemudian disesuaikan lagi dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1992.

• Pemekaran : Pembentukan Ditjen ini merupakan bagian dari pemekaran unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk merespons tuntutan perubahan paradigma pemerintah daerah.

• Dasar Hukum : Dibentuknya Ditjen ini sejalan dengan semangat desentralisasi, reinventing government, dan good governance, serta mengatasi ketidaksesuaian regulasi dan instrumen keuangan daerah, seperti yang terlihat pada pembentukan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) pada tahun 2003.

• Fungsi Utama: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, termasuk pengembangan kapasitas pemerintah desa dan pembangunan di tingkat desa.

• Ditjen Binapemdes adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri.