Agenda Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berfokus pada penguatan tata kelola desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, percepatan program prioritas seperti KDKMP dan penegasan batas desa, serta sinkronisasi kebijakan melalui berbagai rapat koordinasi dan pendampingan teknis untuk mewujudkan desa yang mandiri, akuntabel, dan sejahtera, seperti penggunaan Dana Desa, percepatan KDKMP, dan penyelesaian masalah desa lainnya, dengan dukungan data dan teknologi seperti SIPD dan Kopdeskel.

Fokus Utama Agenda Penguatan Tata Kelola Desa: Menguatkan sistem pemerintahan desa agar lebih responsif dan akuntabel melalui kebijakan, pendampingan, dan pemanfaatan data.

Peningkatan Kapasitas Aparatur: Melaksanakan pelatihan bagi kepala desa, perangkat desa, dan pengurus kelembagaan desa untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Percepatan Program Prioritas: KDKMP (Kedaulatan Desa dan Maritim Pangan): Mempercepat pembangunan gerai dan logistik melalui koordinasi dengan Kodim dan input data lahan di SIPD.

ILASPP (Integrasi Lahan dan Batas Desa): Memfasilitasi penyelesaian batas desa untuk kepastian hukum dan administrasi.

Peningkatan SDM & Stunting: Mendukung program SPPG dan MBG menuju Indonesia Emas 2045.

Kebijakan dan Regulasi: Penyusunan dan implementasi peraturan, seperti RPP tentang UU Desa, serta penekanan pada penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran.

Digitalisasi Desa: Memanfaatkan platform seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan Kopdeskel (Koordinasi Percepatan Desa) untuk analisis dan pemantauan data.

Kegiatan dan Mekanisme Rapat Koordinasi (Rakor): Bersama pimpinan daerah membahas isu strategis seperti AMJ Kepala Desa, RPP, dan sinkronisasi kebijakan.

Pendampingan Teknis: Memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dan desa dalam penyelesaian batas desa, pengelolaan keuangan, dan pengembangan BUMDes.

Forum Diskusi: Menghadiri RDP di DPD RI untuk memperkuat sinergi pusat-daerah.

Pelatihan: Batch pelatihan untuk aparatur desa di berbagai daerah (contoh: Maluku) terkait pencegahan korupsi, perencanaan, dan pengelolaan desa.