Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menghadiri dan mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri II dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (25/11/2025).

Rapat yang turut dihadiri oleh Panglima TNI, Menteri Pertahanan, jajaran TNI, PT Agrinas, serta perwakilan pemerintah daerah ini membahas langkah percepatan Program Strategis Nasional KDKMP yang diharapkan menjadi pengungkit ekonomi desa dan kelurahan.

Presiden RI memberikan beberapa arahan strategis, di antaranya:
• Pemerintah wajib memastikan rakyat hidup layak, terlindungi, dan mendapatkan fasilitas pendidikan serta teknologi yang merata hingga wilayah terpencil.
• Kepala daerah diminta memperkuat semangat kebangsaan, mengutamakan kepentingan rakyat, serta menjaga persatuan nasional.
• Aparat negara harus menjunjung integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat soliditas TNI–POLRI.
• Program SPPG dan MBG ditegaskan sebagai upaya penting peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam laporannya, Wamendagri II memaparkan perkembangan dan tantangan di lapangan. Mulai dari verifikasi legalitas lahan, kondisi topografi di berbagai wilayah, hingga kebutuhan desain alternatif untuk daerah kepulauan, rawan banjir, atau kelurahan yang memiliki keterbatasan lahan.

Semua masukan ini menjadi pijakan untuk memastikan setiap lokasi KDKMP benar-benar siap dibangun dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat dukungan kepada pemerintah daerah. Mulai dari fasilitasi kebijakan, pemutakhiran data melalui SIPD, hingga pendampingan teknis—semua diarahkan untuk memastikan percepatan pembangunan KDKMP berlangsung terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.