Jakarta (8/3)- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Penyumbangan Instrumen Penetapan Kantong Kemiskinan Berbasis Desa di Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Evaluasi Perkembangan Desa (EPD) Anggar Pramudiani Widyaningtyas dan Moderator Kepala Sub Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah I Andi Yuli secara daring via zoom meeting dan secara luring di Gedung Ditjen Bina Pemdes, Senin (7/3).
Dalam rapat tersebut Anggar memaparkan tingkat kesulitan geografis dan kemiskinan di 212 Kabupaten, semakin tinggi nilai Indeks Kesulitan Geografis (IKG), maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan geografisnya, demikian pula sebaliknya.
"Semakin tinggi IKG, semakin besar persentase penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem," katanya.
Menurut Anggar, desa yang memiliki permukiman di puncak/lereng memiliki potensi tingginya persentase penduduk miskin.
"Untuk penyusunan IKG dan kontribusinya, nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap indikator penyusun IKG. Lalu besarnya kontribusi menggambarkan besarnya pengaruh komponen tersebut terhadap nilai indeks, serta penghitungan kontribusi setiap indikator maupun dimensi pada IKG menggunakan teknik Proncipal Component Analisys (PCA)," ujar Anggar.
Anggar memungkasi, "Dalam rangka mensukseskan program bantuan tahun 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) perlu segera mencari formula yang tepat untuk membuat pendataan miskin ekstrem di 212 kab/kota di tahun 2022 sebagai dasar untuk pemberian bantuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan; kedua, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kemensos dan data lainnya yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) dipandang masih perlu dipastikan/dipilah mana yang masuk dalam miskin esktrem (desil 1) dan mana yang bukan; ketiga, program pemberian bantuan kepada penduduk miskin ekstrem di tahun 2021 pada 7 provinsi (35 kab/kota) dapat dijadikan best practice karena pemerintah daerah ikut terlibat dalam menentukan penduduk yang masuk dalam kategori desil 1/miskin ekstrem; terakhir, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri selalu intens memberikan hasil pemadanan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos), data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN dan data dari K/L lainnya. Sebagai contoh dari DTKS Kemensos telah dilakukan pemadaran data pada bulan Juni 2021 sebanyak 114.345.493".
Kegiatan tersebut dihadiri oleh peserta yang berasal dari lingkup Direktorat EPD, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri.