Jakarta (1/3)- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri menggelar webinar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Webinar dipimpin oleh Ratna Andriani selaku Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa dan dipandu Ricky selaku analis kebijakan ahli muda Direktorat penataan dan administrasi pemerintahan desa, Selasa (1/3). Pemantuan secara virtual ini dihadiri oleh Bupati Kolaka H. Ahmad Safei beserta jajaran Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Kolaka dilaporkan Bupati Kolaka, dilaksanakan di 57 desa yang ada di 10 kecamatan.
.jpeg)
“Pada pantauan kali ini, kami bisa perlihatkan mekanisme pemilihan di Pilkades Kabupaten Kolaka dari TPS sampel di Desa Tamboli Kecamatan Samaturu. Untuk peserta Pilkades yang mencalonkan diri dalam pelaksanaan tahap ini ada 150 calon kepala desa (Cakades), 138 Cakades laki-laki dan 12 Cakades perempuan, dengan jumlah DPT sebanyak 44.610 pemilih yang tersebar di 119 TPS,” urai Ahmad Safei.
Menurut keterangan Ahmad Safei, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kolaka sudah menyesuaikan regulasi melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang di dalamnya telah mengatur mengenai penerapan protokol kesehatan dan pembatasan DPT maksimal 500 orang per TPS.
Lanjutnya, "Proses pemungutan suara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 di mana pada TPS tersebut sudah menyediakan sarana cuci tangan, pengukur suhu badan atau thermo gun, sarung tangan sekali pakai hingga penyemprotan disinfektan secara berkala”.
Melalui pemantuan ini, Kemendagri berharap agar Pilkades berjalan aman dan lancar serta tidak menjadi klaster baru sebaran Covid-19. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kolaka juga antisipatif sejak pemungutan suara hingga pelantikan Kades terpilih dan sinergi dengan TNI-Polri sebagai unsur pendukung uatama sistem pengamanan.