Pengumuman
X

PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)

http://binapemdes.id/artikel/detil/b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9


⋅ Presiden disambut tarian adat di Banjarmasin ⋅ ⋅ Bupati Banjarnegara Perpanjang Masa Tanggap Darurat ⋅ ⋅ Tragedi Banjarnegara, 108 Jiwa Tertimbun dalam 5 Menit ⋅ ⋅ Dana Cadangan Bencana Triliunan Rupiah ⋅ ⋅ Mendagri tegaskan tak ada pemilih ganda jika KPU pakai DP4 Kemendagri ⋅

Sunardi: Bangun Sesuai Kebutuhan




29-03-2018, 03:59 WIB    390 Kali    Berita Daerah

Program Gerbang Desa Saburai

MESUJI - Sebanyak 70 peserta yang terdiri dari 32 Kepala desa, 32 tenaga Fasilitator desa dan 7 Camat se-Kabupaten Mesuji mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang digelar oleh DPMPD Mesuji terkait program Gerbang Desa Saburai.

 

Diketahui, sedikitnya ada 32 desa yang mendapatkan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, di masa kepemimpinan Gubernur Ridho Ficardo dan Wakil gubernur Bachtiar Basri tersebut.

 

Pada kesempatan itu, Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Mesuji Sunardi. SE., mengatakan kepada seluruh Kepala Desa berikut perangkatnya yang mendapatkan bantuan tersebut untuk selalu berkoordinasi dengan jajarannya di DPMPD. Selain itu,  program Gerbang Desa itu supaya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk percepatan pembangunan di desanya masing-masing.

 

"Pemerintah desa, tenaga fasilitator harus sering koordinasi dengan pihak kecamatan dan kita. Terutama pada saat membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan desain pembangunan yang akan di jalankan pada program tersebut harus disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Jadi dana itu benar-benar bisa bermanfaat untuk membangun desanya jangan sampai ada potongan. Kalau sampai ada potongan maka harus dapat di pertanggung jawabkan,"tegas Sunardi kala membuka rapat Program Gerbang Desa Saburai, di ruang rapat kantor DPMPD di Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Rabu(28/03).

 

Masih dikatakan Sunardi, kendati program tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi, namun anggaran tersebut langsung di kirim ke rekening desa masing-masing. Untuk itu,  para Kepala Desa yang mendapat program ini wajib membayar pajaknya ketika uangnya sudah masuk direkening.

 

"Ya, kami hanya bersifat koordinasi,  tidak terkaitan dengan pengawasani. Yang jelas kita sudah tekankan kepada seluruh Kepala Desa agar tertib administrasi dan taat pajak," tandas Sunardi. [Nara/lintas]

 

sumber: lintaslampung.com